03 Agustus 2017•Update: 07 Agustus 2017
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Indonesia masih memiliki kesempatan untuk memasok lebih banyak lagi barang dan jasa untuk kebutuhan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kata Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Anita Luhulima, di Jakarta Kamis.
Total nilai pengadaan barang dan jasa PBB setiap tahunnya sebesar USD 17 miliar atau Rp 232 triliun. Sementara perusahaan Indonesia mampu memasok keperluan barang dan jasa dengan nilai USD 106 juta atau 1,4 triliun di tahun 2016 berdasarkan data dari UN Global Market.
“Kita baru mampu meraup kurang dari 1 persen,” ujar Anita
Kementerian Luar Negeri RI pun mendorong pengusaha Indonesia untuk bisa memanfaatkan kesempatan emas tersebut.
“Kapasitas yang dimiliki, pengusaha Indonesia mampu bersaing dengan negara lain untuk memenangi proyek pengadaan barang dan jasa di PBB,” kata Anita lagi.
Menurut Direktur Pengadaan PBB Dmitry Dovgopoly, setiap tahun PBB membelanjakan USD 8 miliar pada misi pemeliharaan perdamaian PBB yang tersebar di seluruh kawasan berkonflik di dunia.
“Kami sangat membutuhkan produk-produk berkualitas untuk memenuhi kebutuhan tersebut seperti kendaraan lapis baja, tenda, dan jasa keamanan. Dalam waktu dekat, kami juga merencanakan untuk melakukan pengadaan ban dalam skala besar.” Kata Dmitry.
Salah satu perusahaan Indonesia yang memasok kebutuhan PBB khususnya untuk kendaraan lapis baja adalah PT Pindad (Persero).
Sekretaris Perusahaan Pindad Bayu Arif Fiantoro mengatakan secara total Pindad sudah memasok 48 kendaraan lapis baja Anoa 6x6 antara tahun 2012-2014.
“Kita memasok 20 unit Anoa untuk UNIFIL di Lebanon, 4 unit Anoa untuk UN MINUSCA di Republik Afrika Tengah, serta 24 unit Anoa untuk misi perdamaian UNAMID di Darfur, Sudan,” kata Bayu kepada Anadolu Agency.
Bayu menambahkan, harga per unit Anoa buatan dalam negeri Indonesia yang diproduksi oleh Pindad sebesar Rp 11,5 miliar sehingga secara keseluruhan Pindad memperoleh dana hasil penjualan Anoa ke PBB sebesar Rp 552 miliar.
Sebelumnya Direktur Pengadaan PBB Dmitry Dovgopoly menjelaskan bahwa prinsip pengadaan barang dan jasa PBB mengutamakan keadilan, transparansi, dan kompetensi internasional untuk menjamin kualitas terbaik dari produk yang diperoleh.
