Indonesia desak Australia rampungkan kasus Montara

Hayati Nupus

JAKARTA

Indonesia mendesak Australia untuk segera merampungkan kasus tumpahan minyak di Ladang Montara.

Ketua Satuan Tugas Montara Purbaya Yudhi Sadhewa mengatakan selaku regulator yang mengatur operasional The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) Australasia, Australia bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus tumpahan minyak yang berdampak pada masyarakat Nusa Tenggara Timur itu.

“Sudah 10 tahun belum ada kejelasan,” ujar Purbaya, dalam keterangannya Kamis malam.

Purbaya mengatakan pihaknya akan berangkat ke Canberra pada 20-27 April 2019, Australia, untuk membahas persoalan ini dengan pihak-pihak terkait.

“Kami juga akan meminta pemerintah Australia untuk menyiapkan pejabat terkait untuk duduk bersama dan menyelesaikan kasus yang telah berjalan 10 tahun ini,” ujar Purbaya.

Kasus bermula sejak meledaknya sumur kilang minyak perusahaan Thailand PTTEP di ladang Montara, 250 km barat laut pantai utara Australia Barat pada 21 Agustus 2009 lalu.

Akibat kebocoran ini, lebih dari 23 juta liter minyak dan gas hidrokarbon mencemari perairan Australia hingga ke Indonesia selama 74 hari.

Pemerintah memperkirakan luas tumpahan itu mencapai 92.000 meter persegi.

Bocornya kilang juga berdampak buruk pada lingkungan di lepas pantai Laut Timor. Sebanyak 1.200 hektar hutan mangrove, 1.400 hektar ladang rumput laut, dan 700 hektar terumbu karang rusak.

Dampak lainnya, petani rumput laut di NTT kehilangan mata pencaharian.

Menteri Perhubungan RI Freddy Numberi dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty pada 2010 meneken nota kesepahaman penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara.

Nota kesepahaman itu berisikan pernyataan bahwa Australia bersedia untuk merampungkan kasus tersebut.

United Nation Conventions on the Law of The Sea (UNCLOS) yang telah diratifikasi kedua negara, kata Purbaya, menyebutkan bahwa Indonesia dan Australia bertanggung jawab atas pencemaran yang dilakukan perusahaan yang beroperasi di negeri kanguru dan mencemari laut nusantara.

Pemerintah Indonesia telah melayangkan gugatan lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Mei 2017 lalu. Tergugat adalah The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP-AA) yang berkantor di Australia dan The Petroleum Authority of Thailand Public Company Limited (PT PCL) yang berkantor di Thailand.

Pemerintah menuntut tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp27,4 triliun. Sebanyak Rp23 triliun di antaranya untuk ganti rugi kerusakan lingkungan dan Rp4,4 triliun untuk pemulihan lingkungan. Pemerintah juga menuntut penyitaan aset ketiga perusahaan sebagai jaminan.

Saat ini, menurut Purbaya, pemerintah tengah menyiapkan bukti untuk memperkuat proses peradilan.

Dari 31 sampel bukti yang telah diambil, kata Purbaya, baru 11 saja yang tengah diproses.

Pemerintah mencatat ada 13 kabupaten di NTT yang terkena dampak tumpahan minyak Montara, namun baru dua wilayah yang dihitung kerugiannya secara riil, yaitu Kabupaten Kupang dan Kabupaten Rote Ndao.