Indonesia desak dunia sediakan lapangan kerja di Palestina

Muhammad Latief

JAKARTA

Indonesia meminta dunia internasional menyediakan lapangan pekerjaan di Palestina yang didera masalah pengangguran parah sejak Israel melakukan blokade Jalur Gaza beberapa tahun lalu.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan International Labour Organization (ILO) harus lebih secara serius menggalang dukungan mitra pembangunan guna mengatasi masalah pengangguran di Palestina.

Menteri Hanif mengatakan hal ini di depan Dirjen ILO, Guy Ryder, dan para peserta Pertemuan Tingkat Menteri Ketenagakerjaan Gerakan Non Blok (GNB) yang berlangsung di Jenewa, Swiss, Kamis.

Saat ini, tingkat pengangguran di Palestina yang tertinggi di dunia. Israel terus membatasi aktivitas para pekerja dan pengusaha di wilayah pendudukan Israel di Palestina.

"Sehingga kegiatan ekonomi terganggu, ” ujar Menteri Hanif dalam rilisnya, Jumat.

Menteri Hanif saat ini berada di Swiss dalam rangka Sidang ke-107 International Labour Conference (ILC) di Jenewa.

Menurut Menteri Hanif ILO harus menggunakan pengaruhnya untuk mengajak negara-negara peduli pada kondisi ketenagakerjaan di Palestina.

“Kita ingin negara-negara Gerakan Non Blok bersama mendesak ILO agar memobilisasi dana untuk Palestina Fund for Employment and Social Protection,” ujar dia.

Duta Besar dan Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya Hasan Kleib, mengatakan ILO mencatat bahwa blokade yang diterapkan Israel di wilayah Gaza telah berdampak pada situasi perekonomian di negara tersebut sehingga pasar kerja semakin memburuk.

Tingkat pengangguran pemuda di Palestina bahkan telah mencapai sekitar 50 persen.

Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Negara-Negara GNB di Jenewa mengesahkan deklarasi yang memuat situasi ketenagakerjaan di wilayah pendudukan Israel di Palestina.

Dalam deklarasi tersebut, negara-negara GNB menegaskan dukungan terhadap perjuangan Palestina mewujudkan kemerdekaan serta keprihatinan mendalam terhadap situasi ketenagakerjaan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan sosial Palestina.