Indonesia targetkan 107,2 juta penduduk divaksin Covid-19

JAKARTA

Kementerian Kesehatan menargetkan 107,2 juta penduduk berusia 18 hingga 59 tahun mendapatkan vaksin Covid-19 untuk mencapai kekebalan komunitas.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan sebanyak 32,1 juta orang atau 30 persen dari total target tersebut masuk dalam program vaksin gratis pemerintah.

Penerima vaksin gratis ini terdiri dari tenaga kesehatan, pelayan publik, dan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sedangkan 75 juta orang atau 70 persen lainnya melalui program mandiri.

“Jumlah sasaran ini sudah mengakomodasi rekomendasi WHO untuk dilakukan secara bertahap,” kata Menteri Terawan dalam Rapat Kerja Komisi IX Dewan Perwakilah Rakyat (DPR), Selasa.

Dengan target tersebut, Terawan menuturkan Indonesia membutuhkan sebanyak 73,9 juta dosis untuk program gratis.

Jumlah vaksin tersebut akan disuplai oleh Sinovac sebanyak 58 juta dosis dan 16 juta dosis lainnya dari Covax Facility.

Covax Facility merupakan skema kerja sama multilateral yang memungkinkan negara peserta mendapat jumlah vaksin sebanyak 20 persen dari total populasi begitu vaksin Covid-19 tersedia.

Sedangkan total kebutuhan vaksin untuk program mandiri berjumlah 172,6 juta dosis, dengan suplai sebanyak 85 juta dari vaksin Sinovac, 30 juta dosis vaksin Novavax, dan 57,6 juta dosis vaksin Merah Putih.

Jumlah tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan dua dosis vaksin per orang dan wastage rate untuk mengantisipasi vaksin yang rusak, hilang, dan sebagainya.

Kementerian Kesehatan sejauh ini telah melatih 23.145 tenaga kesehatan dari puskesmas untuk proses penyuntikan vaksin.

Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah telah menyiapkan program distribusi dan pengawasan vaksinasi.

Budi menargetkan proses distribusi seluruh vaksin rampung pada 2021.

Sedangkan infrastruktur untuk distribusi vaksin mencakup tempat penyimpanan dengan temperatur 2-8 derajat celcius, hingga truk pendingin khusus.

“Kami juga siapkan sensor online untuk mengetahui apakah ada pelanggaran dari gap suhu yang kita kirimkan,” kata Budi.

“Untuk keamanan pengirimannya kami juga kerja sama dengan TNI AD dan Polri,” lanjut dia.