Indonesia tegaskan enggan rampungkan kasus Montara di luar pengadilan

Hayati Nupus

JAKARTA

Indonesia menegaskan tak akan merampungkan kasus tumpahan minyak di ladang Montara, Australia, di luar pengadilan.

“Satgas tidak akan menyelesaikan di luar pengadilan,” ujar Ketua Satuan Tugas Montara Purbaya Yudhi Sadhewa, Kamis malam, dalam keterangannya.

Purbaya mengatakan dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Maritim Luhut Panjaitan tahun lalu di Jakarta, Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-O-Cha dan perwakilan The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) Australia meminta pemerintah untuk merampungkan kasus lewat jalur mediasi.

Saat itu, lanjut Purbaya, PTTEP tidak setuju dengan besaran ganti rugi sebesar USD5 juta.

Thailand, tambah Purbaya, juga tak setuju usulan Indonesia untuk menunjuk asesor independen yang tidak disetujui bersama.

Pekan depan, kata Purbaya, pemerintah Indonesia akan ke Australia untuk mendesak negara itu segera merampungkan kasus ini.

Kasus bermula sejak meledaknya sumur kilang minyak perusahaan Thailand PTTEP di ladang Montara, 250 km barat laut pantai utara Australia Barat pada 21 Agustus 2009 lalu.

Akibat kebocoran ini, lebih dari 23 juta liter minyak dan gas hidrokarbon mencemari perairan Australia hingga ke Indonesia selama 74 hari.

Pemerintah memperkirakan luas tumpahan itu mencapai 92.000 meter persegi.

Bocornya kilang juga berdampak buruk pada lingkungan di lepas pantai Laut Timor. Sebanyak 1.200 hektar hutan mangrove, 1.400 hektar ladang rumput laut, dan 700 hektar terumbu karang rusak.

Dampak lainnya, petani rumput laut di NTT kehilangan mata pencaharian.

Menteri Perhubungan RI Freddy Numberi dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty pada 2010 meneken nota kesepahaman penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara.

Nota kesepahaman itu berisikan pernyataan bahwa Australia bersedia untuk merampungkan kasus tersebut.

United Nation Conventions on the Law of The Sea (UNCLOS) yang telah diratifikasi kedua negara, kata Purbaya, menyebutkan bahwa Indonesia dan Australia bertanggung jawab atas pencemaran yang dilakukan perusahaan yang beroperasi di negeri kanguru dan mencemari laut nusantara.

Pemerintah Indonesia telah melayangkan gugatan lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Mei 2017 lalu. Tergugat adalah The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP-AA) yang berkantor di Australia dan The Petroleum Authority of Thailand Public Company Limited (PT PCL) yang berkantor di Thailand.

Pemerintah menuntut tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp27,4 triliun. Sebanyak Rp23 triliun di antaranya untuk ganti rugi kerusakan lingkungan dan Rp4,4 triliun untuk pemulihan lingkungan. Pemerintah juga menuntut penyitaan aset ketiga perusahaan sebagai jaminan.

Saat ini, menurut Purbaya, pemerintah tengah menyiapkan bukti untuk memperkuat proses peradilan.

Dari 31 sampel bukti yang telah diambil, kata Purbaya, baru 11 saja yang tengah diproses.

Pemerintah mencatat ada 13 kabupaten di NTT yang terkena dampak tumpahan minyak Montara, namun baru dua wilayah yang dihitung kerugiannya secara riil, yaitu Kabupaten Kupang dan Kabupaten Rote Ndao.