Iran bantah laporan kapal perang AS masuk Hormuz

Militer Iran dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) membantah klaim Amerika Serikat bahwa kapal perang AS telah melintasi Selat Hormuz, dengan menegaskan bahwa jalur strategis tersebut berada di bawah kendali penuh Iran.

Kantor berita semi-resmi Tasnim melaporkan juru bicara Markas Pusat Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, menolak pernyataan Komando Pusat AS (CENTCOM) terkait masuknya kapal angkatan laut AS ke perairan tersebut.

“Kendali atas perlintasan dan navigasi setiap kapal berada di tangan angkatan bersenjata,” ujar Zolfaghari.

Angkatan laut IRGC juga menegaskan bahwa mereka memiliki “kendali penuh dan manajemen cerdas” atas Selat Hormuz.

Dalam pernyataannya, militer Iran menyebut bahwa hanya kapal nonmiliter yang diizinkan melintas dengan aturan dan standar tertentu.

Mereka juga membantah laporan mengenai kapal perang AS yang melintasi selat tersebut dan memperingatkan bahwa setiap upaya oleh kapal militer akan dihadapi dengan “ketegasan dan respons penuh.”

Sebelumnya, CENTCOM menyatakan melalui platform X bahwa pihaknya telah memulai operasi untuk membersihkan ranjau laut di Selat Hormuz setelah dua kapal perusak berpeluru kendali AS melintasi kawasan itu.

Menurut CENTCOM, langkah tersebut merupakan bagian dari misi yang lebih luas untuk memastikan jalur pelayaran bebas dari ranjau yang disebut dipasang oleh IRGC.

“Hari ini kami memulai proses membuka jalur pelayaran baru dan akan segera membagikan jalur aman ini kepada industri maritim untuk mendukung kelancaran perdagangan,” kata Komandan CENTCOM Laksamana Brad Cooper.

CENTCOM juga menyebutkan bahwa tambahan kekuatan AS, termasuk drone bawah air, akan dikerahkan dalam beberapa hari ke depan untuk mendukung operasi tersebut.

Pernyataan saling bertolak belakang ini muncul beberapa jam setelah putaran baru perundingan langsung antara Iran dan Amerika Serikat berakhir di Pakistan.

Media Iran melaporkan kedua pihak tengah melakukan konsultasi terhadap draf tertulis hasil negosiasi.

Pakistan menjadi tuan rumah perundingan yang dinilai sebagai yang paling signifikan antara kedua negara sejak 1979, dengan tujuan mengakhiri konflik kawasan di tengah gencatan senjata dua pekan yang masih rapuh.