JENEWA
Kudeta militer Myanmar telah melumpuhkan ekonomi negara itu, membuat masyarakatnya "terperangkap dalam lingkaran kemiskinan, pengungsian, pelanggaran hak, dan perlakuan kejam," kata Michelle Bachelet, kepala hak asasi manusia PBB, pada Selasa.
Bachelet memberikan info terkini tentang kondisi di Myanmar pada pertemuan ke-50 Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, yang akan berlangsung hingga 8 Juli.
"Kudeta militer telah melumpuhkan ekonomi Myanmar, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan mereka pada tahun lalu. Nilai mata uang nasional telah anjlok, dan harga barang-barang penting telah melambung tinggi," kata dia.
"Apa yang kita saksikan hari ini adalah penggunaan taktik yang sistematis dan meluas terhadap warga sipil, yang dengannya ada alasan yang masuk akal untuk mempercayai dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang."
Sejak Februari 2021 ketika militer mengambil alih kekuasaan, ujar dia, setidaknya 1.900 orang telah tewas, satu juta telah terdaftar oleh PBB sebagai pengungsi internal, sementara sekitar 14 juta masih sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Bachelet mengatakan penutupan internet, dan pelecehan serta penangkapan jurnalis dan individu yang melaporkan hak asasi manusia memiliki "arus informasi dan ruang sipil yang sangat terbatas."
Komisaris tinggi PBB itu mengatakan rencana lima poin ASEAN untuk menangani krisis politik "tampaknya telah menghasilkan hasil yang terbatas" sejak diadopsi pada April 2021.
"Saya mendesak ASEAN dan anggotanya untuk terus terlibat dengan semua pemangku kepentingan nasional yang relevan, termasuk perwakilan dari Pemerintah Persatuan Nasional dan masyarakat sipil," kata Bachelet.
Dia memberikan seruan untuk tindakan "berkelanjutan" dan "konkret" oleh semua pihak untuk membendung kekerasan.
"Penyerangan terhadap warga sipil dan pembakaran desa harus dihentikan sekarang. Perlindungan warga sipil adalah keharusan mutlak, dan akses harus diberikan untuk bantuan kemanusiaan yang vital untuk menjangkau semua komunitas," tekan dia.
"Setiap solusi untuk krisis ini harus dibangun di atas konsultasi luas dengan semua pemangku kepentingan dalam gerakan demokrasi dan dengan kelompok etnis minoritas,” tukas dia.
