ANKARA
Para pejabat tinggi dari Turki, Jerman, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Prancis berkumpul di Berlin pada Selasa untuk membahas berbagai isu, termasuk KTT NATO yang akan datang di Madrid dan pengajuan Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan aliansi militer NATO.
Juru bicara kepresidenan Turki Ibrahim Kalin, penasihat kebijakan luar negeri dan keamanan kanselir Jerman Jens Plotner, penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional Inggris Stephen Lovegrove, dan Philippe Errera, direktur jenderal untuk urusan politik dan keamanan di Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis menghadiri pertemuan tersebut.
Menurut sebuah pernyataan dari kantor Kalin, para pejabat senior membahas KTT NATO yang dijadwalkan pada 29-30 Juni dan konsep strategisnya, proses aplikasi keanggotaan Swedia dan Finlandia di NATO, perang yang sedang berlangsung di Ukraina, dan pengiriman produk biji-bijian dari Laut Hitam.
Perkembangan di laut Aegea dan Mediterania serta isu-isu regional seperti Suriah, Afghanistan, dan Iran juga dibahas dalam pertemuan itu.
Mereka juga menekankan pentingnya solidaritas aliansi pada saat efek global dari perang Ukraina berlanjut, dan kebutuhan untuk menunjukkan sikap yang jelas terhadap terorisme tanpa diskriminasi.
Soal pengajuan keanggotaan NATO untuk Swedia dan Finlandia, Turki mengungkapkan bahwa tidak ada kemajuan yang dapat dibuat tanpa mengambil langkah-langkah konkret mengenai organisasi teroris, menurut pernyataan itu.
Juga digarisbawahi bahwa Turki tidak akan mengkompromikan hak-haknya yang sah tentang masalah-masalah mengenai Laut Aegea dan Mediterania dan Ankara akan dengan tegas melanjutkan upayanya untuk menemukan solusi diplomatik untuk krisis regional dan global.
Swedia dan Finlandia secara resmi mendaftarkan diri untuk bergabung dengan NATO pada 18 Mei, sebuah keputusan yang didorong oleh perang Rusia di Ukraina, yang dimulai pada 24 Februari.
Tetapi Turki, anggota lama aliansi, telah menyuarakan keberatan atas tawaran keanggotaan mereka, mengkritik negara-negara tersebut karena menoleransi dan bahkan mendukung kelompok-kelompok teror, seperti PKK dan Organisasi Teroris Fetullah (FETO).
Aksesi tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat dari semua 30 negara anggota NATO.
