Kepolisian AS batalkan pelatihan dengan Israel

Umar Farooq

WASHINGTON

Dua departemen kepolisian di wilayah New England di Amerika Serikat membatalkan kunjungan tahunan mereka ke pasukan polisi Israel dan keterlibatan mereka dalam pelatihan, di tengah tekanan dari organisasi yang berafiliasi dengan gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS).

Kepolisian Negara Bagian Vermont dan Departemen Kepolisian Northampton di Massachusetts keduanya membatalkan rencana perjalanan ke Israel untuk mengikuti program pelatihan hanya beberapa hari sebelum dimulai.

Sejumlah kelompok yang menentang program tersebut, termasuk beberapa yang terkait dengan gerakan BDS, meningkatkan tekanan pada pasukan polisi setempat untuk mundur dari perjalanan karena meningkatnya kekhawatiran tentang perlakuan penegak hukum para pencari suaka di negara AS.

Sebuah koalisi organisasi, termasuk Persekutuan Pengacara Nasional Vermont, Suara Yahudi untuk Perdamaian (JVP), Vermonters for Justice in Palestine, mengumumkan dalam sebuah siaran pers Kamis bahwa Direktur Polisi Negara Bagian Vermont Kolonel Birmingham membatalkan perjalanan sebagai tanggapan terhadap petisi yang dibuat menentangnya. .

"Setelah pertemuan dengan penduduk Pioneer Valley yang peduli, Northampton Wali Kota Narkewicz menarik Komisaris Polisi Kasper dari perjalanan yang sama," kata siaran pers tersebut.

Program, yang disebut “Ketahanan dan Kontra-Terorisme”, pertama kali digelar pada 2002. Pada program itu, penegak hukum Amerika berlatih dengan militer, polisi dan dinas rahasia Israel.

Keputusan ini menandai pertama kalinya departemen kepolisian membatalkan perjalanan mereka dalam program ini selama hampir 20 tahun.

Program ini pada awalnya akan diikuti oleh mantan Wakil Direktur Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE), bersama dengan pejabat penegak hukum peringkat atas lainnya.

Anti-Defamation League/ Liga Anti-Pencemaran Nama Baik (ADL) mengatakan kepada surat kabar Haaretz pada hari Jumat bahwa program itu tidak memberikan pelatihan taktis kepada perwira AS, tetapi akan melatih mereka untuk "meningkatkan efektivitas mereka dalam mencegah dan menanggapi ekstremisme dan ancaman teroris dan kekerasan."

Panitia menyatakan keputusan itu sebagai kemenangan terhadap program yang didanai ADL, dan kemudian mengirim surat ke Departemen Kepolisian Boston untuk mengikutinya.

"Taktik yang diajarkan tidak manusiawi dan digunakan dalam pembunuhan dan penindasan lanjutan terhadap komunitas kulit berwarna di seluruh negara dan dunia. Penegakan hukum dan pejabat terpilih harus memahami bahwa kita sebagai komunitas sedang mengawasi dan akan meminta pertanggungjawaban mereka atas tindakan mereka," Mark Hughes, direktur kelompok Justice for All, mengatakan di situs web JVP.