Maria Elisa Hospita
27 Agustus 2018•Update: 28 Agustus 2018
Sergio Garcia
BOGOTA, Kolombia
Badan Registrasi Nasional Kolombia mengumumkan bahwa inisiatif antikorupsi di Kolombia gagal mencapai kuorum.
Setelah 99,8 persen suara dihitung, diketahui bahwa hanya kurang dari 12 juta orang yang berpartisipasi dalam referendum yang digelar pada Minggu.
Salah satu pelopor referendum, mantan senator Claudia Lopez, mengkritik badan registrasi karena mengumumkan hasil suara sebelum referendum ditutup secara resmi.
"Warga Kolombia yang jujur telah mengirim pesan yang jelas kepada Kongres. Kami perlu melakukan reformasi dan kami harus menindak korupsi dengan benar," kata Lopez lewat sebuah pernyataan.
Meskipun Presiden Kolombia Ivan Duque mendukung inisiatif tersebut, namun pemimpin partai politiknya Centro Democrático, Alvaro Uribe, telah menentang inisiatif karena menurutnya tak komprehensif dan lebih suka reformasi yang dibuat di parlemen.
Inisiatif antikorupsi mewajibkan anggota parlemen untuk menyerahkan laporan tahunan tentang prestasi pemerintahan mereka.
"Kami datang untuk mewujudkan demokrasi. Kami telah menyatakan penolakan kami terhadap aksi korupsi. Sebagai rakyat Kolombia, kami harus bersatu dalam perang melawan korupsi. Ini bukan masalah politik atau ideologi," tegas Duque usai pemungutan suara.
Referendum itu meminta warga Kolombia - jika mereka setuju - untuk menurunkan gaji para anggota parlemen dan pejabat tinggi pemerintah; memberikan hukuman penjara bagi orang-orang yang terlibat korupsi serta melarang mereka untuk melakukan kontrak dengan negara; memiliki proses yang lebih transparan terkait kontrak pemerintah, dan menggelar dengar pendapat publik sehingga warga dapat berpartisipasi dalam memprioritaskan anggaran investasi negara.
Selain itu, referendum itu juga mengupayakan penetapan batas maksimal masa jabatan tiga periode bagi para pejabat terpilih di tiga cabang pemerintahan.
*Ahmed Fawzi Mostefai turut berkontribusi dalam laporan ini
