Kualitas program sosial pemerintah dinilai alami peningkatan setiap tahun

Erric Permana

JAKARTA

Survei mencatat program sosial pemerintah setiap tahunnya mengalami peningkatan kualitas.

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bekerja sama dengan akademisi melakukan survei terhadap 2.000 responden di 34 provinsi mengenai program sosial pemerintah dan diukur melalui Indeks Barometer Sosial (IBS) pada tahun 2018.

Berdasarkan hasil survei tersebut IBS Nasional pada tahun 2018 meningkat dengan memperoleh skor 6,6 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 6,2.

Bagus Takwin, seorang akademisi, menilai dengan angka 6,6 persen itu menunjukkan upaya pemerintah untuk memenuhi keadilan sosial.

Namun, kata dia, kenaikan tersebut belum optimal dan diperlukan peningkatan kualitas program sosial.

Sebab kata Bagus, skor ideal IBS yakni berada di angka 8 dan hanya sejumlah negara yang bisa mendapatkan skor ideal tersebut.

"Upaya yang lebih besar dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih diperlukan agar dampak dan manfaat program sosial dapat diterima seluruh masyarakat," jelas Bagus di Jakarta pada Jumat.

Jika dilihat dari hasil survei berdasarkan provinsi kata Bagus, provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dalam program sosial yakni Provinsi Jawa Timur dari sebelumnya pada tahun 2017 hanya mendapat skor 6,6 menjadi 7,9 pada tahun 2019.

Untuk Provinsi dengan skor IBS tertinggi yakni Kepulauan Bangka Belitung yang mendapatkan skor 8,2 dibandingkan tahun lalu yang hanya 7,3 kata Bagus.

Wilayah yang paling memiliki skor paling rendah yakni Sulawesi Barat dengan skor 5.

Dia juga menyatakan pada pengukuran IBS tahun 2017-2018 ada indikasi bahwa masyarakat menilai program sosial saat ini lebih memadai dibandingkan tahun sebelumnya.

"Aspek program yang dinilai warga masih belum baik adalah pelayanan. Menurut warga pelayanan masih kurang memuaskan dan juga program sosial yang masih sulit didapatkan.

INFID kata dia memberikan rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme dan prosedur perolehan program sosial milik pemerintah agar tidak berbelit.

Dia juga menilai dibutuhkan audit independen dari luar pemerintah untuk mengevaluasi dan menghasilkan usulan perbaikan program.