Rhany Chairunissa Rufinaldo
05 Maret 2020•Update: 06 Maret 2020
Davut Demircan and Sena Guler
ANKARA
Presiden Turki melakukan kunjungan resmi ke Rusia dengan tujuan mencapai gencatan senjata langsung di Provinsi Idlib, Suriah.
"Dalam perjalanan ke Moskow, tujuan utama kami adalah gencatan senjata langsung dalam kerangka perjanjian Idlib yang kami tandatangani dengan Federasi Rusia," kata Ibrahim Kalin, juru bicara kepresidenan Turki, pada konferensi pers setelah pertemuan kabinet di Ankara.
Kalin menekankan bahwa Ankara memiliki hubungan komprehensif dengan Rusia dan mengatakan bahwa Turki ingin mencapai kesepakatan berdasarkan pemahaman bersama terutama mengenai Idlib.
"Namun, posisi Turki sangat jelas dalam masalah ini," tambah dia.
Erdogan dijadwalkan tiba di Moskow pada Kamis.
Kalin menegaskan bahwa Turki tidak berada di Suriah untuk keuntungan teritorial, tetapi untuk membuka jalan bagi proses politik dan melindungi warga sipil.
Dia menambahkan bahwa agar pengungsi Suriah bisa kembali dengan aman dan sukarela, kondisi di darat harus menguntungkan.
Turki baru-baru ini meluncurkan Operasi Perisai Musim Semi di Idlib setelah serangan rezim Bashar al-Assad menewaskan 34 tentara Turki.
- Krisis migran
Kalin mengkritik standar ganda Uni Eropa dan mencatat bahwa bantuan mendesak dikirim ke 100.000 pencari suaka di Yunani, sementara mengabaikan hampir empat juta pengungsi di Turki.
“Sebenarnya, krisis ini tidak pecah minggu lalu atau bulan lalu. Presiden kami telah berulang kali menyatakan dalam beberapa tahun terakhir bahwa krisis telah mencapai titik yang tidak dapat ditangani lagi,” ujar dia.
Juru bicara presiden mencatat bahwa terlepas dari pernyataan Erdogan, negara-negara Eropa mengabaikan situasi tersebut karena para pengungsi tidak berada di depan pintu mereka dan mereka berada dalam situasi panik setelah Turki membuka gerbang perbatasannya.
"Jika tidak ada pembagian beban, beban semua orang akan meningkat," ungkap Kalin.
Dia mengatakan upaya Turki sejauh ini telah mencegah migrasi ilegal ke Eropa, tetapi Ankara juga memiliki batasan kapasitas.
Terletak di barat laut Suriah, provinsi Idlib menjadi markas kubu oposisi dan kelompok bersenjata anti-pemerintah sejak pecahnya perang sipil pada 2011.
Pada September 2018, Turki dan Rusia sepakat untuk mengubah Idlib menjadi zona de-eskalasi di mana tindakan agresi secara tegas dilarang.
Namun, rezim dan pasukan Rusia di zona itu terus melanggar gencatan senjata dan menyebabkan lebih dari 1.300 warga sipil tewas.
Pekan lalu, Turki membuka perbatasannya, yang mendorong gelombang pencari suaka menuju Eropa.
Langkah itu diambil karena Uni Eropa dianggap gagal memenuhi janji yang dibuatnya sebagai bagian dari perjanjian 2016 soal krisis pengungsi.