Muhammad Nazarudin Latief
23 Januari 2019•Update: 24 Januari 2019
Muhammad Latief
JAKARTA
Front Pembebasan Islam Moro (MILF) berterima kasih pada kalangan non-muslim yang berkampanye untuk meratifikasi Hukum Organik Bangsamoro, ujar ketua MILF Al Haj Murad Ebrahim.
Dilansir philstar.com Ebrahim mengatakan pada Selasa bahwa di antara para pendukung setia BOL adalah Uskup Agung Orlando Orlando Kardinal Quevedo, yang telah mengatakan bahwa BOL akan mengoreksi "ketidakadilan historis" yang lama ditunggu oleh Bangsamoro.
Ebrahim mengatakan pada Selasa sore di Kota Buluan, bahwa dukungan dari Quevedo, Wali Kota Lamitan Rose Furigay dan pasangannya, Wakil Wali Kota Roderick, dan Wali Kota Ramon Piang dari Kota Upi di Maguindanao untuk kampanye ratifikasi BOL adalah dorongan besar untuk proses perdamaian selatan.
"Kepada mereka semua, MILF akan selamanya bersyukur," kata Ebrahim.
Ebrahim adalah salah satu pembicara utama di sebuah forum di Buluan, Maguindanao yang diselenggarakan oleh Gubernur Esmael Mangudadatu untuk menunjukkan bahwa BOL mendapat dukungan dari pejabat provinsi dan kota.
Ebrahim dan Mangudadatu mendesak lebih dari 30.000 orang dalam pertemuan itu untuk memilih mendukung ratifikasi BOL selama plebisit pada 21 Januari di lima provinsi ARMM.
Selain 118 kota ARMM, Komisi Pemilihan juga akan menyelenggarakan plebisit pada 6 Februari di beberapa kota di Cotabato Utara, di Lanao del Norte dan di kota Isabela dan di Cotabato di Wilayah 9 dan 12, masing-masing.
Dia mengatakan MILF juga berterima kasih kepada para pemimpin non-Moro di Cotabato Utara, di antara mereka Gubernur Emmylou Taliño-Mendoza, karena mendukung BOL.
Sekretaris Pertanian Emmanuel Piñol, yang berasal dari Cotabato Utara, juga mengumumkan minggu lalu bahwa ia, kerabat dan pendukungnya juga untuk ratifikasi BOL.
"Kami sekarang hampir di garis akhir dari proses perdamaian ini. Mari kita tetap bersabar dan bersatu dalam upaya ini," kata Ebrahim.
Ebrahim, Mangudadatu dan eksekutif lokal lainnya pada hari Selasa meyakinkan non-Muslim kebebasan beragama di bawah BARMM.
"Tidak ada dasar untuk spekulasi bahwa ini hanya akan bermanfaat bagi umat Islam. Ini adalah kendaraan inklusif untuk pencapaian perdamaian abadi, perdamaian untuk semua orang dengan berbagai agama dan suku," kata Ebrahim.
Mangudadatu mengatakan, tidak ada dasar bagi orang-orang non-Muslim dikenai hukum Syariah di bawah BARMM.
