Kyaw Ye Lynn
YANGON, Myanmar
Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa pemerintahnya tengah berunding dengan pemerintah Bangladesh mengenai pengembalian Muslim Rohingya ke Myanmar.
Meski telah mendapat kecaman dari organisasi-organisasi hak asasi manusia dan pimpinan negara di seluruh dunia karena tidak mengakui adanya aksi kekerasan atas Muslim Rohingya, Suu Kyi yang berpidato dalam siaran televisi pada Kamis, lagi-lagi bungkam atas kekerasan yang dialami kaum minoritas di negaranya.
Ia justru mendesak masyarakat internasional dan warga Myanmar untuk membantu pemerintah mewujudkan pembangunan di Rakhine - daerah yang terkena dampak konflik akibat operasi militer.
Menurut PBB, sejak 25 Agustus, sebanyak 519.000 warga Rohingya telah mengungsi dari Myanmar ke Bangladesh. Mereka mengungsi karena adanya operasi militer yang dilaksanakan oleh pasukan keamanan dan umat Buddha yang membunuh sanak saudara, menjarah rumah, dan membakar desa-desa mereka.
Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali menyebutkan, sekitar 3.000 jiwa tewas dalam operasi tersebut.
Dalam pidatonya, Suu Kyi menegaskan: "Kami perlu memahami opini masyarakat internasional. Namun, tidak ada yang dapat sepenuhnya memahami situasi negara kami seperti kami sendiri, tidak ada yang menginginkan perdamaian dan pembangunan bagi negara kami lebih dari kami. Daripada melayangkan kritik dan tuduhan, kami akan menunjukkan kepada dunia melalui tindakan dan perbuatan kami,"
Perundingan dengan Bangladesh
Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa saat ini ia mengepalai Usaha Persatuan Bantuan Kemanusiaan, Penempatan Kembali, dan Pembangunan yang baru dibentuk di Rakhine - yakni sebuah gerakan pemerintah yang menerima bantuan kerja sama dari Pemerintah Persatuan, LSM, negara-negara tetanggga, dan badan-badan PBB.
"Lewat program ini kami akan menunjukkan hasil yang praktis dan progresif untuk mewujudkan perdamaian dan kemajuan Rakhine," kata Suu Kyi sambil menambahkan bahwa program tersebut akan dimulai pada pekan ini.
Ia juga mengundang sejumlah badan PBB dan badan keuangan internasional untuk bergabung dalam program ini.
Suu Kyi menambahkan bahwa pemerintah memiliki tiga prioritas utama: menyalurkan bantuan kemanusiaan secara efektif, menerima kembali dan merehabilitasi para pengungsi, serta menciptakan perdamaian jangka panjang.
"Kami akan menambah bantuan kemanusiaan. Saat ini kami tengah berunding dengan pemerintah Bangladesh untuk mengembalikan warga yang saat ini berada di Bangladesh. Sejak kemerdekaan kami, kami sudah dua kali berhasil melakukan negosiasi dengan Bangladesh mengenai masalah ini, dan ini adalah negosiasi yang ketiga," jelas Suu Kyi.
Ia juga mengatakan, "Kami akan berupaya untuk mengembalikan kondisi seperti semula. Kami akan mengupayakan program jangka panjang dan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka dan menciptakan perdamaian agar wilayah ini terbebas dari konflik di tahun-tahun yang akan datang."
