Negara OKI diminta pertimbangkan ulang hubungan dengan Israel

Pizaro Gozali

JAKARTA

Pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada Jumat nanti diharapkan dapat lahirkan keputusan konkret untuk menekan Israel.

Peneliti Timur Tengah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hamdan Basyar mengatakan sudah saatnya negara-negara anggota OKI meninjau ulang hubungan dengan Israel.

Imbauan ini, kata Hamdan, bukan barang baru. Presiden Joko Widodo sudah menyampaikannya dalam pertemuan OKI pada Desember 2017.

“Artinya ada tindakan tegas dengan negara-negara yang punya kepedulian dengan Palestina,” ujar Hamdan.

Sebelumnya, Turki sudah memulangkan Duta Besar Israel untuk Ankara, Eitan Naeh, setelah pasukan Israel menewaskan 60 warga Palestina dalam demo di Gaza.

Menurut Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan, tindakan pasukan Israel sudah masuk kategori genosida. Dia bahkan menyebut Israel sebagai negara teroris dan menyatakan bahwa pemerintah Turki berkabung tiga hari.

Hamdan juga mengatakan ide memboikot produk-produk Israel bisa dilakukan OKI untuk menekan Israel. Sebab boikot memiliki dampak serius bagi ekonomi Israel.

“Kalau hanya imbauan, Israel tidak akan mempan karena tidak konkret,” ujar peneliti yang telah banyak mengunjungi negara-negara di Timur Tengah ini.

Evaluasi Dewan Keamanan PBB

Hamdan juga menyoroti lemahnya fungsi PBB dalam mengehentikan kekerasan tentara Israel.

Dia mengatakan sudah saatnya dunia internasional mengevaluasi anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang hanya terdiri dari lima negara.

Sebab penentuan lima negara tersebut hanya berdasarkan pada pemenang Perang Dunia II yang sudah berlangsung sangat lama.

“Sekarang sudah tidak relevan karena terbukti mereka juga tidak dapat mewujudkan perdamaian dunia,” kata peneliti yang juga menulis sejumlah buku terkait politik Timur Tengah ini.

Hamdan lantas mengusulkan agar anggota DK PBB ditentukan berdasarkan perwakilan negara kawasan sehingga keterwakilannya menjadi lebih luas.

Namun Hamdan menggarisbawahi sistem hak veto di DK PBB juga harus dievaluasi karena sering disalahgunakan demi kepentingan anggotanya, seperti yang dilakukan AS dan Rusia.

“Hak veto harus dihapuskan dan diganti dengan voting mayoritas,” ujar Hamdan.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dijadwalkan menghadiri Sidang Luar Biasa OKI di Istanbul, Turki, yang akan membahas kondisi Palestina pasca pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem dan aksi kekejaman tentara Israel terhadap warga Palestina di Gaza.

“Rencananya memang undangannya sudah disampaikan kepada kita, dan presiden tadi beri petunjuk agar wapres yang mewakili,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu.

Indonesia, kata dia, berharap agar pertemuan Sidang Luar Biasa OKI menghasilkan pernyataan konkrit mengenai nasib Palestina. Selain itu, Indonesia juga akan mengkampanyekan agar negara-negara OKI meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan.

“Pesannya yang akan kita bawa ingin [hasil yang] lebih konkrit dan yang mendesak agar DK PBB bertanggung jawab,” tambah dia.