Maria Elisa Hospita
27 September 2019•Update: 30 September 2019
Aamir Latif
KARACHI
Menteri Luar Negeri Pakistan memboikot pidato rekan sejawatnya dari India selama pertemuan Asosiasi Asia Selatan untuk Kerja Sama Regional (SAARC) yang diadakan di sela-sela sidang ke-74 Majelis Umum PBB di New York.
Dalam sebuah pernyataan, Shah Mehmood Qureshi mengatakan keputusannya keluar dari pertemuan tingkat menteri adalah bentuk protes terhadap penghapusan hak khusus Jammu Kashmir oleh India.
"India harus memastikan hak asasi manusia paling mendasar terpenuhi di Kashmir. Kami menolak negosiasi sampai India mencabut pembatasan jam malam dan menghentikan pelanggaran HAM di Kashmir yang diduduki," tegas Qureshi.
Ketegangan antara dua negara tetangga itu meningkat setelah pemerintah India mencabut status quo Jammu dan Kashmir pada 5 Agustus.
Sejak itu pula, India memblokir akses komunikasi dan memberlakukan pembatasan untuk menggagalkan setiap aksi protes di wilayah tersebut.
Beberapa kelompok hak asasi manusia termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International telah berulang kali meminta India untuk mencabut pembatasan dan membebaskan tahanan politik.
Sementara itu, India mengklaim bahwa 93 persen dari pembatasan telah dilonggarkan di wilayah yang dilanda konflik.
OKI menekankan bahwa penyelesaian masalah ini "sangat diperlukan untuk perdamaian dan stabilitas yang langgeng di Asia Selatan dan sekitarnya".
Organisasi itu meminta India untuk membatalkan tindakan ilegal sepihaknya, menghentikan pelanggaran HAM di Jammu dan Kashmir yang diduduki sekaligus penggunaan kekerasan terhadap demonstran.
India dan Pakistan menduduki sebagian Kashmir, tetapi mengklaimnya secara penuh. Kedua negara telah berperang dua kali untuk memperebutkan Kashmir.
