Parlemen Amerika setujui paket sanksi baru untuk Hizbullah

Hakan Çopur

WASHINGTON

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) dengan suara bulat telah menyetujui paket sanksi baru untuk pemodal ataupun militan yang mensponsori Hizbullah yang didukung Iran.

Paket sanksi tersebut mencakup tiga rancangan undang-undang yang terpisah. Dalam RUU 3329 telah tercantum sanksi untuk pemerintah ataupun orang-orang yang secara finansial dan militer mendukung Hizbullah.

Rancangan Undang-Undang 3342 telah mengutuk penggunaan warga sipil yang digunakan sebagai ‘tameng hidup’ oleh Hizbullah di beberapa daerah.

Sementara itu, melalui RUU 359, Uni Eropa (UE) telah meminta Hizbullah untuk diakui sebagai organisasi teroris.

Dengan demikian, parlemen AS -yang hampir enam bulan belakangan ini mengadopsi sanksi-sanksi itu- dianggap menargetkan langsung Hizbullah, dan secara tidak langsung Iran.

Tidak hanya sepakat mengenai paket sanksi terhadap Hizbullah, rencananya besok parlemen AS juga akan akan mengadopsi undang-undang lain yang berkaitan dengan program balistik Iran.

Perlu dicatat bahwa rancangan undang-undang yang sedang digodok oleh parlemen AS ini akan mudah disetujui di Senat dan disahkan oleh Presiden Donald Trump.

Sebelumnya, Presiden Trump saat mengungkapkan strategi baru untuk Iran pada 13 Oktober lalu, menekankan bahwa pemerintah AS telah mengambil sikap yang lebih keras terhadap Teheran.

“Kami mulai menerapkan strategi kami dengan menjatuhkan sanksi berat kepada Garda Revolusi Iran sebagai langkah yang tertunda. Saya mengotorisasi Departemen Keuangan untuk membawa sanksi yang lebih besar lagi kepada seluruh Garda Revolusi,” kata Trump.

Trump, yang sempat mengatakan saat ini tidak akan menarik diri dari kesepakatan nuklir dengan Iran, telah memberi Kongres tenggat waktu 60 hari untuk meninjau kembali kesepakatan tersebut.

Dia menekankan bahwa setelah tenggat waktu tersebut kadaluwarsa akan diputuskan apakah akan ada kesepakatan atau tidak.

“Jika kita gagal mencapai penyelesaian dengan Kongres dan sekutu kita, maka kesepakatan akan dibatalkan,” kata Trump.