Parlemen Uni Eropa pertanyakan relevansi Pancasila bagi masyarakat

Iqbal Musyaffa
JAKARTA

Parlemen Uni Eropa melakukan kunjungan dan audiensi dengan Komisi VIII DPR RI untuk mendiskusikan berbagai hal. Salah satunya mempertanyakan relevansi Pancasila bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid. “Parlemen Eropa mempertanyakan apakah Pancasila masih dipercaya rakyat Indonesia sebagai dasar negara. Isu lain yang mereka tanyakan terkait potensi meluasnya paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia,” ujar dia di DPR, Selasa.

Sodik mengatakan, Komisi VIII menjelaskan prinsip Pancasila dibuat sesuai kebutuhan masyarakat. Berbagai masalah juga bisa diselesaikan dengan Pancasila dan kerukunan dan kesatuan NKRI bisa terjaga di tengah keberagaman.

“Paham-paham radikalisme dan ekstrimisme keluar dari Pancasila. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai-nilai yang visioner. Selain itu, dengan adanya Pancasila, Indonesia tidak mutlak berbasis pada demokrasi, tetapi juga mengutamakan musyawarah dan mufakat,” jelasnya.

Dalam mengelola keberagaman, ia menjelaskan Indonesia berdasarkan pada empat pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Selain itu, Parlemen Uni Eropa juga mempertanyakan kasus dalam Pilkada DKI yang dianggap sebagai permasalahan intoleransi di Indonesia.

“Pandangan Eropa melihat radikalisme dan intolerani di Indonesia meningkat. Tapi faktanya tidak seheboh yang diberitakan di Eropa karena mereka mendapatkan info bukan dari sumber yang semestinya. Kita juga tekankan bahwa Pancasila masih bisa diandalkan oleh masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan,” jelas dia.

Kekhawatiran berkembangnya intoleransi, menurutnya, masih bisa diatasi melalui sosialisasi Pancasila dengan pendekatan agama dan hukum. Karena pada dasarnya, toleransi dan kerukunan antar umat beragama merupakan budaya Indonesia.

Terkait anggapan Eropa bahwa kasus di Pilkada DKI merupakan bentuk intoleransi, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis juga menjelaskan masalah politik berbeda dengan masalah agama.

“Di daerah lain banyak juga nonmuslim yang menjadi pemimpin dan tidak masalah. Kasus di DKI karena ada unsur penistaan agama. Bukan karena mayoritas tidak senang dengan minoritas. Ini yang kita jelaskan kepada mereka karena mungkin ada informasi yang salah dari media Eropa terkait hal tersebut,” terang dia.