Umar Idrıs
29 Januari 2020•Update: 29 Januari 2020
Michael Hernandez
WASHINGTON
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mempertahankan konsensus internasional tentang konflik Israel-Palestina, setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana perdamaian yang sangat kontroversial, pada Selasa.
"Posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang meminta solusi dua negara telah ditetapkan, sepanjang tahun ini, melalui resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum dan kami terikat dengan resolusi itu," kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dalam sebuah pernyataan.
"Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap berkomitmen untuk mendukung warga Palestina dan Israel untuk menyelesaikan konflik berdasarkan resolusi PBB, hukum internasional dan perjanjian bilateral dan mewujudkan visi dua negara - Israel dan Palestina - yang hidup berdampingan secara damai dan aman dalam pengakuan berbatasan, berdasarkan garis pra-1967," tambahnya.
Tanggapan itu bertentangan dengan rencana Trump, yang sangat jauh dari konsensus internasional tentang konflik, menyangkal hak pengungsi Palestina untuk kembali ke negaranya, dan membuat perbatasan Palestina di Tepi Barat sangat menyusut, namun melegitimasi pemukiman Israel yang ilegal berdasarkan hukum internasional.
Rencana Trump itu memberi hampir semua tuntutan Israel, sambil mengabaikan banyak aspek penting yang dicari oleh Palestina.
Rencana lainnya, Yerusalem akan tetap menjadi "ibu kota Israel yang tidak terbagi," kata Trump saat menjalankan rencana tersebut.
Ribuan orang berunjuk rasa di Gaza, Tepi Barat dan Yordania menentang proposal Trump, berteriak menentang rencana AS, yang telah ditolak secara luas oleh Palestina.
Trump mengatakan usulnya juga mensyaratkan "penolakan tegas terhadap terorisme" dari Palestina, termasuk pengakuan negara Palestina yang akan "digandakan wilayahnya" seiring waktu setelah persyaratan-persyaratan tertentu dipenuhi.
Israel akan diberikan kedaulatan atas seluruh Lembah Yordan di petak timur Tepi Barat yang diduduki.
Trump merilis salinan "peta konseptual" melalui Twitter untuk solusi dua negara, mencakup wilayah Palestina yang sangat berkurang di Tepi Barat.
Termasuk 15 "Komunitas Israel" yang akan dihubungkan oleh jalan akses Israel yang menembus wilayah yang akan menjadi daerah Palestina. Rencana itu akan mengakui kedaulatan Israel atas permukiman yang ada saat ini, yang ilegal menurut hukum internasional.
Rencana itu juga menghubungkan Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan terowongan, tetapi Gaza tidak diizinkan memiliki akses pelabuhan sendiri. Wilayah itu hanya diizinkan memiliki akses pelabuhan Israel di Ashdod dan Haifa.
Selain itu, Trump membagi dua wilayah di mana gurun Negev yang gersang masuk ke dalam negara Palestina masa depan, serta Jalur Gaza dengan koridor teritorial kecil sebagai wilayah Palestina. Meskipun begitu, Trump mengklaim rencananya akan menggandakan jumlah wilayah untuk Palestina.
