PBB desak Israel hentikan perluasan permukiman di Golan, Suriah

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa Israel harus menghentikan rencana perluasan permukiman di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki, di tengah kekhawatiran atas pelanggaran hukum internasional.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan rencana yang dilaporkan untuk memperluas permukiman Israel di wilayah tersebut harus dihentikan.

Media Israel sebelumnya melaporkan bahwa pada 16 April, Israel menyetujui rencana lima tahun senilai 334 juta dolar AS untuk mengembangkan permukiman ilegal di Dataran Tinggi Golan yang diduduki.

Rencana untuk periode 2026–2030 itu mengalokasikan sekitar 1 miliar shekel guna memperkuat infrastruktur dan mendorong pertumbuhan populasi Israel di wilayah tersebut, menurut laporan The Times of Israel.

Pejabat Israel menyebut inisiatif itu bertujuan menjadikan permukiman Katzrin sebagai “kota pertama di Golan,” sebagaimana disampaikan Menteri Kabinet Ze’ev Elkin.

Menurut hukum internasional, Dataran Tinggi Golan diakui sebagai wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak 1967, dan perluasan permukiman di sana dianggap ilegal.

Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa pada 17 April mengatakan Damaskus tengah mengupayakan kesepakatan keamanan baru dengan Israel yang mencakup penarikan ke garis pemisahan tahun 1974 sebagai bagian dari pendekatan bertahap menuju negosiasi yang lebih luas.

Berbicara dalam forum di Antalya Diplomacy Forum di Turkiye, Sharaa menyatakan kesepakatan 1974 sempat bertahan lebih dari lima dekade, namun kemudian melemah akibat pelanggaran oleh Israel, terutama setelah jatuhnya rezim Suriah sebelumnya pada Desember 2024.

Ia menambahkan bahwa tahap awal pembicaraan bertujuan mencapai kesepakatan keamanan yang menjamin penarikan Israel ke perbatasan 1974 serta menetapkan aturan baru demi menjamin keamanan kedua pihak.

Sharaa menyebut jika proses tersebut berhasil, hal itu dapat membuka jalan bagi negosiasi jangka panjang terkait status Dataran Tinggi Golan.

Dalam perkembangan lain terkait Lebanon, Dujarric mengatakan sejumlah jalan di wilayah selatan rusak atau tidak dapat dilalui akibat serangan Israel, sehingga menghambat distribusi bantuan kemanusiaan.

Ia menyebut pasukan penjaga perdamaian PBB tetap berupaya menyalurkan bantuan, meski menghadapi berbagai keterbatasan.

Menurutnya, upaya pengiriman bantuan di zona penyangga memerlukan koordinasi keamanan yang tidak selalu berjalan lancar, sehingga sering kali menghadapi hambatan di lapangan.

Terkait warga di Lebanon selatan yang rumahnya hancur akibat serangan Israel, Dujarric menekankan bahwa upaya rekonstruksi hanya dapat berkelanjutan jika tercapai penyelesaian perang yang permanen.