Pejabat PBB desak Dewan Keamanan bertindak atas kebijakan Israel

Wakil ketua komite PBB untuk hak-hak rakyat Palestina memperingatkan bahwa situasi di wilayah Palestina yang diduduki terus memburuk dengan cepat, serta mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak terhadap kebijakan Israel.

Dalam debat terbuka Dewan Keamanan mengenai Timur Tengah pada Selasa, Umar Hadi menyatakan bahwa kondisi di wilayah tersebut tidak mengarah pada perdamaian, melainkan semakin menuju fragmentasi, perampasan, dan keputusasaan.

Ia mengatakan Israel terus memperkuat pendudukan ilegalnya melalui peningkatan kebijakan yang melanggar hukum serta praktik kekerasan terhadap rakyat Palestina.

Hadi menegaskan bahwa Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, bukanlah isu yang terpisah, melainkan satu kesatuan politik, hukum, dan teritorial yang berada di bawah pendudukan Israel.

Ia juga memperingatkan bahwa Gaza tidak boleh diperlakukan sebagai kasus kemanusiaan yang terpisah, karena selama aneksasi, perluasan permukiman, dan kekerasan terus berlangsung di wilayah lain, perdamaian tidak akan tercapai.

Terkait Yerusalem, Hadi menyatakan Israel harus diminta menghentikan perubahan sepihak yang dinilainya melanggar hukum dan menghilangkan warisan sejarah, budaya, serta keagamaan rakyat Palestina.

Ia mendesak Dewan Keamanan untuk melindungi warga sipil, menolak aneksasi, rekayasa demografis, serta hukuman kolektif, dan mendorong implementasi penuh Deklarasi New York.

Deklarasi New York, yang diadopsi Majelis Umum PBB pada September 2024, merupakan kerangka global untuk mewujudkan solusi dua negara dan mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah Palestina.