PBB desak tindakan atas pelanggaran HAM di Nikaragua

Fatih Erel

ANKARA

Persatuan Bangsa-Bangsa pada Rabu mendesak adanya tindakan dan pertanggungjawaban untuk menangani krisis hak asasi manusia di Nikaragua.

"Aksi darurat dibutuhkan untuk menangani krisis hak asasi manusia di Nikaragua, di mana tingkat persekusi sangat tinggi kepada mereka yang ikut serta dalam demonstrasi [...], membela hak-hak para pedemo atau menyatakan pandangan yang berbeda, telah dipaksa bersembunyi [...]," tulis laporan Kantor HAM PBB.

Protes anti-pemerintah di Nikaragua telah berlangsung sejak pertengahan April, di mana kelompok oposisi meminta Presiden Daniel Ortega dan istrinya yang menjabat wakil presiden mengundurkan diri dan menjadwalkan pemilu awal.

Laporan PBB, yang dibuat pada periode 18 April sampai 18 Agustus, mendokumentasikan pelanggaran atas penggunaan kekerasan oleh pasukan polisi, yang kadang menghasilkan pembunuhan di luar hukum; memaksa penghilangan; penahanan sewenang-wenang yang tersebar luas; penyiksaan dan penghukuman; dan pelanggaran hak untuk kebebasan pendapat dan berekspresi, dan proses perdamaian.

"Represi den pembalasan dendam terhadap pedemo terus terjadi di Nikaragua sementara dunia mengabaikannya. Kekerasan dan impunitas selama empat bulan terakhir ini telah memperlihatkan kelemahan institusi dan hukum di negara ini, serta menciptakan rasa ketakutan dan ketidapercayaan," ujar Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein melalui sebuah pernyataan pada Rabu.

"Saya meminta Dewan HAM PBB, dan seluruh komunitas internasional, untuk mengambil tindakan nyata untuk mencegah krisis ini memburuk dan menjadi kekacauan sosial dan politik yang lebih dalam," tambah dia.

Menurut laporan ini, sekitar 300 orang tewas dan 2.000 lainnya terluka dalam krisis HAM. Kebanyakan kekerasan ini terjadi pada pertengahan April hingga pertengahan Juli. Laporan juga menyebut 22 petugas polisi terbunuh sejak pertengahan April.

"Sejak 18 Agustus, setidaknya 300 orang terpersekusi, termasuk dengan tuduhan terorisme dan kejahatan terorganisasi, karena berpartisipasi atau mendukung demo. Pengadilan-pengadilan atas kasus ini memiliki cacat serius dan tidak mengamati proses hukum, termasuk adanya ketidakberpihakan pengadilan," ujar laporan tersebut.

Laporan ini mendesak Nikaragua untuk segera mengakhiri kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi yang terus terjadi.