PBB: Lebih dari 80 demonstran tewas sejak kudeta militer di Sudan

KHARTOUM, Sudan

Lebih dari 80 pengunjuk rasa tewas dan 135 lainnya ditangkap sejak kudeta militer pada 25 Oktober di Sudan, menurut pejabat tinggi hak asasi manusia PBB Adama Dieng pada Kamis.

Dieng mengatakan pada konferensi pers di ibu kota Khartoum bahwa 13 wanita Sudan dilaporkan telah diperkosa, di mana satu kasus telah dikonfirmasi oleh pihak berwenang Sudan.

Pejabat hak asasi PBB menyuarakan keprihatinan atas situasi hak asasi manusia di Sudan, dan menyerukan pemerintah Sudan untuk menghormati kewajiban internasional mengenai HAM dan membawa pembunuh pengunjuk rasa ke pengadilan.

“Investigasi atas pembunuhan pengunjuk rasa harus dilaksanakan,” tekan dia, menyerukan pihak berwenang Sudan untuk mencabut keadaan darurat, menghentikan kekerasan dan membebaskan semua tahanan.

“Ketika Anda seorang tahanan dan tidak memiliki akses ke pengacara, ini adalah pelanggaran dan ketika orang ditembak mati, ini juga tidak dapat diterima dan harus diselidiki,” tambah dia.

Sejak 25 Oktober tahun lalu, Sudan telah menyaksikan protes sebagai tanggapan atas tindakan luar biasa yang diambil oleh panglima militer Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, terutama pemberlakuan keadaan darurat dan pembubaran pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok, sebuah langkah dikecam oleh kekuatan politik sebagai "kudeta militer".

Petugas medis setempat mengatakan bahwa 82 pengunjuk rasa telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak Oktober.

Sebelum pengambilalihan militer, Sudan diperintah oleh dewan berdaulat pejabat militer dan sipil yang bertugas mengawasi masa transisi hingga pemilihan umum pada 2023.

KHARTOUM, Sudan

Lebih dari 80 pengunjuk rasa tewas dan 135 lainnya ditangkap sejak kudeta militer pada 25 Oktober di Sudan, menurut pejabat tinggi hak asasi manusia PBB Adama Dieng pada Kamis.

Dieng mengatakan pada konferensi pers di ibu kota Khartoum bahwa 13 wanita Sudan dilaporkan telah diperkosa, di mana satu kasus telah dikonfirmasi oleh pihak berwenang Sudan.

“Investigasi atas pembunuhan pengunjuk rasa harus dilaksanakan,” tekan dia, menyerukan pihak berwenang Sudan untuk mencabut keadaan darurat, menghentikan kekerasan dan membebaskan semua tahanan.

“Ketika Anda seorang tahanan dan tidak memiliki akses ke pengacara, ini adalah pelanggaran dan ketika orang ditembak mati, ini juga tidak dapat diterima dan harus diselidiki,” tambah dia.

Petugas medis setempat mengatakan bahwa 82 pengunjuk rasa telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak Oktober.

Sebelum pengambilalihan militer, Sudan diperintah oleh dewan berdaulat pejabat militer dan sipil yang bertugas mengawasi masa transisi hingga pemilihan umum pada 2023.