PBB minta pemerintah dan oposisi Sudan segera bentuk pemerintahan transisi

Felix Tih

ANKARA

Representatif khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan kepala misi PBB di Sudan Selatan mendesak pihak-pihak yang bertikai di Sudan untuk membentuk pemerintahan transisi sebelum batas waktu yang ditentukan.

"Pembentukan pemerintahan transisi inklusif akan membuat warga optimistis bahwa proses perdamaian akan berhasil dan semua pihak akan bersama-sama membuat keputusan kolektif," kata David Shearer dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya, pada Minggu, pemimpin oposisi Riek Machar menolak tawaran perdamaian dari Presiden Salva Kiir, yang mencakup rencana memangkas jumlah negara bagian dari 32 menjadi 10.

"Di bawah pemerintahan transisi yang baru, para pihak dapat bekerja sama untuk membuat keputusan kolektif tentang jumlah negara bagian, wilayah administrasi, dan demarkasi perbatasan. Dengan adanya pemerintahan transisi juga akan membuka jalan bagi pemilihan umum dalam kurun waktu tiga tahun," tambah Shearer.

Jumlah dan batas negara-negara bagian masih menjadi pokok perselisihan antara pemerintah Sudan Selatan dan pasukan oposisi.

Sudan Selatan menghadapi krisis ketika Kiir memecat Machar sebagai wakil presiden pada Desember 2013 atas dugaan merencanakan kudeta.

Krisis itu diperparah dengan perang saudara yang berkepanjangan, yang merenggut puluhan ribu jiwa, dan memaksa empat juta orang meninggalkan rumah mereka.

Kedua pemimpin akhirnya mencapai kesepakatan damai pada 2018, yang kini masih harus diimplementasikan.

Felix Tih

ANKARA

Sebelumnya, pada Minggu, pemimpin oposisi Riek Machar menolak tawaran perdamaian dari Presiden Salva Kiir, yang mencakup rencana memangkas jumlah negara bagian dari 32 menjadi 10.

Jumlah dan batas negara-negara bagian masih menjadi pokok perselisihan antara pemerintah Sudan Selatan dan pasukan oposisi.

Sudan Selatan menghadapi krisis ketika Kiir memecat Machar sebagai wakil presiden pada Desember 2013 atas dugaan merencanakan kudeta.

Krisis itu diperparah dengan perang saudara yang berkepanjangan, yang merenggut puluhan ribu jiwa, dan memaksa empat juta orang meninggalkan rumah mereka.

Kedua pemimpin akhirnya mencapai kesepakatan damai pada 2018, yang kini masih harus diimplementasikan.