Parlemen Sudan Selatan perpanjang masa jabatan presiden hingga 2021

Parach Mach

JUBA, Sudan Selatan

Parlemen Sudan Selatan pada Kamis sepakat untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Salva Kiir hingga tiga tahun, sebuah keputusan yang mungkin akan mempersulit upaya regional untuk mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung selama hampir lima tahun.

Ketua Parlemen Anthony Lino Makana mengatakan, perpanjangan itu diperlukan untuk mengatasi kekosongan kekuasaan saat masa berlaku mandat berakhir bulan Juli ini.

"Para anggota parlemen menganggap ini sudah sesuai prosedur hukum dan pemerintah harus memiliki mandat baru sampai perjanjian ditandatangani," kata Lino Makana.

Langkah itu dipandang sebagai upaya mengganggu proses perdamaian yang dipimpin oleh para mediator regional yang mendorong pemerintah Kiir, pemimpin pemberontak Riek Machar, dan oposisi bersenjata untuk berbagi kekuasaan dalam pemerintahan transisi.

Kelompok-kelompok oposisi Sudan Selatan menyebut keputusan itu tidak konstitusional dan hanya menguntungkan bagi pemerintahan Kiir.

"Ini adalah indikasi yang jelas bahwa Kiir dan pemerintahannya tidak tertarik untuk berdamai meskipun negosiasi perdamaian sedang berlangsung di Khartoum dan Kampala," ujar Mabior Garang de Mabior, mantan menteri perairan dan irigasi di pemerintahan persatuan.

Anthony Lino Makana, bagaimanapun, menekankan bahwa tujuan perpanjangan mandat Kiir adalah untuk memberi pemerintah lebih banyak waktu untuk mencapai kesepakatan damai.

"Selama tiga tahun, pemerintah diberi kesempatan untuk melakukan semua persiapan, menandatangani kesepakatan perdamaian dengan oposisi, sehingga pada akhirnya terwujud pemilihan umum yang bebas dan adil," tegas dia.

Perang sipil di Sudan Selatan terjadi pada bulan Desember 2013, ketika Kiir menuduh wakilnya Machar melakukan percobaan kudeta.

PBB mengungkapkan bahwa lebih dari setengah total populasi Sudan Selatan sebanyak 12 juta jiwa membutuhkan bantuan, termasuk lebih dari 2 juta orang yang mengungsi ke negara-negara tetangga.