PBB: Myanmar punya banyak 'pekerjaan rumah' sebelum Rohingya kembali

Kyaw Ye Lynn

YANGON, Myanmar

Utusan tinggi PBB pada Selasa memperingatkan agar pemerintah Myanmar lebih siap untuk menerima kembalinya warga Muslim Rohingya dari Bangladesh yang melarikan diri karena pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan.

Delegasi diplomat dari Dewan Keamanan PBB tiba di Sittwe, ibu kota negara bagian Rakhine yang bergejolak, pada Selasa pagi sebelum menuju ke daerah Maungdaw yang dilanda konflik.

"Pemerintah Myanmar mengambil banyak langkah untuk mengimplementasikan perjanjian repatriasi, tapi saya pikir masih banyak yang harus dilakukan agar mereka bisa kembali dengan aman, sukarela dan terhormat," kata pemimpin delegasi PBB Gustavo Adolfo Meza-Cuadra Velasquez kepada wartawan pada Selasa.

Kelompok delegasi itu bertemu dengan pejabat pemerintah dan pengungsi Rohingya di Bangladesh sebelum ke Myanmar.

"Masih ada beberapa kondisi dan syarat yang tidak bisa diterima para pengungsi dan saya pikir PBB juga harus dilibatkan," katanya.

"Beberapa badan PBB seperti UNHCR [Badan Pengungsi PBB] dan UNDP, kami tahu bahwa ada rencana menandatangani MOU antara mereka dan pemerintah Myanmar," kata Velasquez. "Kami ingin melihat itu segera terjadi."

Perwakilan Tetap Inggris untuk PBB Karen Pierce mengatakan Dewan Keamanan PBB siap membantu pemerintah Myanmar dan Bangladesh menyelesaikan krisis pengungsi.

"Kami ingin membantu pemerintah Bangladesh untuk kebutuhan mereka dan mengurangi dampak banjir selama musim hujan," katanya.

Dia mengatakan Dewan Keamanan ingin membantu pemerintah Myanmar memenuhi kesepakatan mereka dengan badan-badan PBB dengan cepat dan segera memulangkan para pengungsi dalam keamanan dan keselamatan, tanpa syarat.

Pada Senin, utusan PBB bertemu dengan pejabat pemerintah senior termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan kepala militer Min Aung Hlaing.

Rohingya, yang disebut PBB sebagai orang paling teraniaya di dunia, menghadapi ketakutan meningkat atas serangan yang membunuh puluhan orang pada kekerasan komunal pada 2012.

Sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 750 ribu warga Rohingya menyeberang dari Rakhine ke Bangladesh, menurut PBB. Mereka melarikan diri dari operasi keamanan yang membunuh, menjarah rumah dan membakar desa Rohingya. Menurut Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali, sekitar 3.000 orang Rohingya tewas dalam aksi kekerasan tersebut.

Setidaknya 9.000 Rohingya tewas di Rakhine antara 25 Agustus dan 24 September, menurut lembaga Dokter Lintas Batas (MSF).

Dalam sebuah laporan tertanggal 12 Desember, MSF mengatakan 71,7 persen Rohingya atau sekitar 6.700 orang tewas akibat kekerasan. Itu termasuk 730 anak-anak di bawah usia lima tahun.

PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan – termasuk bayi dan anak-anak — pemukulan brutal dan penghilangan oleh petugas keamanan. Dalam sebuah laporan, penyidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan.