Maria Elisa Hospita
25 Juni 2018•Update: 26 Juni 2018
Ayse Sumeyra Aydogdu
NAJAF, Irak
Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi dan ulama Syiah terkemuka sekaligus politikus Muqtada al-Sadr sepakat membentuk aliansi untuk membentuk pemerintahan baru pada Sabtu malam.
Menurut Al-Sadr, mereka membahas beberapa masalah mengenai pemerintahan baru, di antaranya "untuk memerangi korupsi, memperkuat tentara, tidak mengintervensi pemerintah dan membentuk pemerintahan teknokrasi dengan aliansi di atas sekterian."
Al-Sadr berharap untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan blok Al-Wataniya dari Wakil Presiden Iyad Allawi dan Gerakan Kebijaksanaan Nasional Ammar al-Hakim, namun ketiga blok itu tidak memiliki mayoritas 50 persen dukungan (165 dari 329 kursi di parlemen) yang dibutuhkan untuk membentuk koalisi pemerintahan.
Pekan lalu, beberapa partai politik Irak bereaksi negatif setelah al-Sadr mengisyaratkan kemungkinan beraliansi dengan Koalisi Fatah yang didukung Iran.
Beberapa partai sayap kiri bahkan mengatakan bahwa mereka akan mendukung oposisi jika aliansi itu terealisasi.
Sementara itu, dua partai Kurdi Irak, Partai Demokrat Kurdistan, dan Persatuan Patriotik Kurdistan, justru memandang aliansi bersama Fatah tersebut dengan positif.
Berdasarkan hasil resmi, Koalisi Sairoon Al-Sadr mendominasi pemilihan umum pada 12 Mei, dengan memenangkan 54 kursi parlemen.
Koalisi Hashd al-Shaabi memperoleh 47 kursi, dan Blok Kemenangan Perdana Menteri Haidar al-Abadi 42 kursi.
Sementara itu, Gerakan Kebijaksanaan Nasional Al-Hakim meraih 19 kursi di majelis legislatif.