Pemimpin Hong Kong sampaikan permohonan maaf kepada warga

Riyaz ul Khaliq

ANKARA

Kepala eksekutif Hong Kong pada Selasa mengakui bahwa cara pemerintahnya menanggapi aksi protes terhadap amandemen tidak tepat.

"Saya merenungkan masalah ini dengan sungguh-sungguh dan saya harus menunjukkan banyak tanggung jawab ... Saya menyampaikan permintaan maaf yang paling tulus," kata Carrie Lam pada konferensi pers, yang disiarkan oleh TRT World.

Lam, yang memimpin dewan legislatif beranggotakan 70 orang, mengatakan bahwa dia perlu berbuat lebih banyak untuk bisa terhubung dengan rakyat, terutama para pemuda.

“Saya mengerti dan menyadari bahwa saya perlu melakukan lebih banyak untuk menghubungkan orang-orang [meskipun] saya tidak pernah luput dari upaya untuk melayani masyarakat,” ujar dia.

Pemerintah Hong Kong bereaksi keras terhadap protes publik atas usulan amandemen undang-undang yang akan memungkinkan ekstradisi tersangka dari Hong Kong ke China daratan, Taiwan dan Makau.

Ketika ditanya mengapa dia tidak mengundurkan diri atau membatalkan usulan amandemen RUU ekstradisi, Lam mengatakan fakta bahwa RUU tersebut ditangguhkan pada minggu lalu menunjukkan bahwa dia mendengarkan tuntutan tersebut.

"Kecuali jika pemerintah mampu mengatasi kekhawatiran tentang undang-undang yang diusulkan, kami tidak akan melanjutkan amandemen di legislatif. Saya akan bekerja lebih keras untuk mendapatkan dukungan publik," tutur dia.

Lam mengatakan bahwa dia merasa sedih mengetahui bahwa sejumlah jurnalis dan demonstran terluka dalam bentrokan tersebut dan berharap agar mereka segera pulih.

Hingga 1996, Hong Kong merupakan negara koloni Inggris.

Saat ini, negara itu menjadi wilayah otonomi China, yang secara otomatis membuat Beijing bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri dan pertahanannya.

Menurut penyelenggara protes, usulan amandemen mendorong dua juta orang untuk turun ke jalan-jalan Hong Kong, menegaskan bahwa RUU akan merusak kebebasan karena orang-orang akan dengan mudah ditangkap dan dikirim ke China untuk dituntut.

"Hong Kong adalah rumah kami ... hanya dengan berjalan bersama, bertahan bersama, kami bisa membawa harapan [ke rumah kami]," kata Lam.

Berbicara kepada Anadolu Agency dari Hong Kong, ketua Kelompok Pengacara Progresif Angeline Chan mengatakan Lam belum menanggapi lima tuntutan rakyat yang muncul selama protes.

"Sekarang ada lebih banyak kemarahan karena tidak satu pun dari lima tuntutan tersebut ditindaklanjuti," ujar Chan.

Dia mengatakan bahwa warga mendesak pemerintah Lam untuk membatalkan amandemen RUU ekstradisi Hong Kong, tidak mengajukan tuntutan terhadap para demonstran, mencabut pernyataan bahwa aksi protes adalah kerusuhan, menyelidiki penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi Hong Kong.

Warga juga menuntut Lam untuk mundur dari jabatannya.

Pemerintah Hong Kong mengusulkan amandemen pada Februari.

“Jika amandemen peraturan disahkan, yang kemungkinan besar akan terjadi karena mayoritas anggota parlemen pro-penegakan, siapa pun yang dicari oleh China akan diekstradisi dengan mudah, tetapi yang lebih memprihatinkan adalah undang-undang baru tidak akan memiliki perlindungan yang memadai,” pungkas Chan.

Saat ini, Hong Kong memiliki perjanjian ekstradisi dengan 20 negara termasuk Amerika Serikat, Kanada dan Selandia Baru.