Alex Jensen
07 Juni 2018•Update: 08 Juni 2018
Alex Jensen
SEOUL
Presiden AS Donald Trump harus membatalkan rencananya melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan pemimpin Korea Utara kecuali bila negara otoriter tersebut setuju melakukan denuklirisasi secara menyeluruh, bisa diverifikasi dan tak bisa dibatalkan, menurut pemimpin kelompok konservatif utama Korea Selatan pada Kamis.
"Jika ada kesepakatan moderat yang memberikan bantuan kepada Korea Utara, ada risiko bahwa Pyongyang akan memajukan program nuklir dan rudalnya, menimbulkan ancaman," ketua Partai Kemerdekaan Korea (LKP) Hong Joon-pyo seperti dikutip dari Kantor Berita Yonhap.
Peringatan Hong ini datang lima hari sebelum Trump dijadwalkan bertemu dengan Kim di Singapura, kurang dari seminggu sebelum pemilihan umum yang akan mengetes kepopuleran Presiden Moon Jae-in yang liberal.
Kelompok konservatif Korea Selatan biasanya lebih sejalan dengan AS ketimbang Partai Demokratik yang dipimpin Moon, dengan terus menekankan pentingnya aliansi militer dengan Washington yang telah berjalan selama puluhan tahun.
Namun Moon menjalin hubungan dekat dengan Trump setelah keduanya menjabat presiden tahun lalu, sementara pemimpin AS itu mengingkari ekspektasi politik Korea Selatan dengan menyetujui bertemu dengan Kim tanpa jaminan mereka akan mencapai kesepakatan denuklirisasi.
Bertentangan dengan usaha Moon yang menginginkan Perang Korea 1950-53 berakhir secara resmi, yang diprediksi oleh beberapa analis akan terjadi pekan depan bila perjanjian perdamaian bisa akhirnya ditandatangani, Hong menampik rencana itu sampai setelah Korea Utara mau meninggalkan program nuklir mereka.
Mengutuk "pertunjukan perdamaian palsu" Pyongyang, Hong menambahkan bahwa "kemungkinan pengurangan atau penarikan tentara AS yang ditempatkan di Korea Selatan juga tak seharusnya dinegosiasikan".