Pemimpin Uni Eropa bakal bahas hubungan masa depan dengan Turki

Ayhan Simsek

BERLIN

Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan para pemimpin Uni Eropa akan mengadakan debat terbuka pada pekan depan untuk membahas hubungan masa depan dengan Turki.

Dalam podcast video mingguannya, Merkel mengatakan bahwa mereka telah meminta Komisi Eropa untuk mempresentasikan sebuah laporan di Turki, di tengah ketegangan baru-baru ini antara Ibu Kota Ankara dan Eropa. Hanya saja, dia memastikan, debat tidak akan diakhiri dengan sebuah keputusan.

“Kami pasti tidak akan mengambil keputusan, tapi saya ingin mendengarkan pandangan rekan saya mengenai hubungan bilateral dengan Turki,” kata Merkel.

Kepala negara dan pemerintah Uni Eropa dijadwalkan bertemu di Brussels pada 19-20 Oktober untuk pertemuan Dewan Eropa.

Merkel mendapat tekanan besar dari saingannya menjelang pemilihan 24 September lalu untuk menunda perundingan keanggotaan UE-Turki di tengah ketegangan baru-baru ini.

Pada bulan lalu, dia berjanji membahas masa depan hubungan UE-Turki dengan para pemimpin Eropa lainnya. Namun dia juga menggarisbawahi pentingnya menjaga dialog dengan Ankara.

Hubungan antara Turki dan Jerman telah tegang dalam beberapa bulan terakhir karena para pemimpin Turki mengkritik rekan-rekan Jerman karena menutup mata terhadap kelompok-kelompok yang terlarang dan organisasi teroris seperti PKK dan Fetullah (FETO), yang menggunakan negara tersebut sebagai platform untuk kegiatan propaganda, pembiayaan dan rekrutmen.

Sebanyak lebih dari 1.200 orang, yang berasal dari personel keamanan dan warga sipil, telah kehilangan nyawa sejak PKK -terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, A.S., dan UE- melanjutkan kampanye bersenjata [yang diduga telah berlangsung sejak puluhan tahun] pada bulan Juli 2015.

Turki menuduh FETO dan pemimpinnya yang berbasis di AS, Fetullah Gulen, sebagai dalang kudeta Juli lalu yang mengalahkan 250 orang dan melukai hampir 2.200 orang.

Politisi Jerman di sisi lain mengkritik Ankara karena penangkapan sekitar belasan warga Jerman, termasuk seorang reporter dan aktivis hak asasi manusia, karena dicurigai membantu dan bersekongkol dengan sebuah organisasi teroris.

Menanggapi hal itu, pejabat Turki telah berulang kali menggarisbawahi independensi peradilan di Turki dan mengesampingkan pengaruh politik pemerintah terkait kasus yang melibatkan warga Jerman.