Perwakilan Dewan Keamanan PBB desak penyelidikan serangan Idlib

Michael Hernandez

WASHINGTON

Sepuluh perwakilan Dewan Keamanan PBB pada Selasa meminta Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk menyelidiki serangan udara rezim Suriah dan Rusia terhadap rumah sakit di provinsi Idlib, Suriah.

Dalam sepucuk surat kepada sekjen PBB, para duta besar dari AS, Inggris, Prancis, Belgia, Republik Dominika, Jerman, Indonesia, Kuwait, Peru dan Polandia meminta Guterres untuk secara khusus menyelidiki serangan terhadap fasilitas medis dan kemungkinan penyalahgunaan jalur "dekonflikasi PBB".

Rusia, China dan negara-negara anggota dewan non-permanen yang berasal dari Afrika tidak bergabung dalam tuntutan tersebut.

Organisasi HAM, Human Rights Watch, juga mendukung seruan itu, dengan mengatakan bahwa meluncurkan penyelidikan adalah kewajiban Guterres.

"PBB telah memberikan koordinat rumah sakit di Idlib kepada Rusia, Suriah dan pihak-pihak lain untuk memastikan keselamatan mereka. Namun berkali-kali, fasilitas penyelamatan nyawa itu malah dibom," kata Louis Charbonneau, direktur organisasi HAM itu, dalam sebuah pernyataan.

"Jika aliansi Rusia-Suriah telah menggunakan koordinat tersebut untuk menargetkan rumah sakit, maka itu adalah kejahatan perang dan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mengerikan," tambah dia.

Mark Lowcock, koordinator urusan kemanusiaan PBB, pada Selasa pagi mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa serangan itu telah menyebabkan sedikitnya 17 desa di Idlib hancur atau bahkan kosong.

"Apa yang Anda lihat adalah tingkat kehancuran yang konsisten dengan operasi pemboman yang ditujukan untuk kebijakan bumi hangus," ujar dia.

Menurut PBB, setidaknya 450 warga sipil tewas sejak serangan rezim dimulai pada April, 100 di antaranya terjadi dalam dua minggu terakhir.

September lalu, Turki dan Rusia sepakat untuk mengubah Idlib menjadi zona de-eskalasi di mana tindakan agresi secara tegas dilarang.

Namun, rezim Suriah secara konsisten melanggar ketentuan gencatan senjata dan kerap meluncurkan serangan di dalam zona de-eskalasi.

Zona de-eskalasi saat ini dihuni sekitar 4 juta warga sipil, termasuk ratusan ribu orang yang dipindahkan oleh pasukan rezim dari kota-kota di seluruh penjuru negara selama beberapa tahun terakhir.