PM Irak: "Tidak ada kekosongan konstitusional"

Haydar Hadi

BAGHDAD

Perdana Menteri Haider al-Abadi mengatakan pada hari Rabu bahwa pemerintahannya saat ini akan tetap berfungsi hingga Mahkamah Agung mengkonfirmasi hasil pemilihanan dan menolak adanya kekosongan konstitusi di negara tersebut.

Al-Abadi, yang berbicara pada konferensi pers di Baghdad, mengatakan mereka yang diduga memanipulasi pemilihan umum Irak pada 12 Mei akan dibawa ke pengadilan.

Berbicara tentang penundaan dalam membentuk pemerintahan baru, al-Abadi mengatakan: "tidak ada kekosongan konstitusional, parlemen baru akan memilih presiden pada hari Mahkamah Agung menegaskan hasil pemilihan. Pemerintah saat ini akan tetap berfungsi sampai presiden memerintahkan untuk membentuk pemerintahan baru."

Mengenai tindakan militer lintas-perbatasan Turki melawan kelompok teror PKK di Irak utara, al-Abadi mengatakan Baghdad tidak akan mengizinkan PKK atau kelompok bersenjata lainnya untuk menyerang Turki, dan juga tidak akan mengizinkan penyelesaian apa pun di luar lingkup pasukan keamanan Irak.

Hasil resmi pemilihan 12 Mei Irak telah dirusak oleh kontroversi dan tuduhan kecurangan pencabutan suara yang dibubarkan oleh koalisi yang memimpin.

Pada 6 Juni, parlemen memberikan suara mendukung amandemen undang-undang pemilu Irak yang memungkinkan suara untuk dihitung secara manual.

Tak lama setelah itu, sebuah panel hakim ditunjuk untuk memikul tanggung jawab komisi pemilihan, beberapa anggotanya dipecat di tengah tuduhan kecurangan pemilu yang tersebar luas.

Al-Sadr, seorang politikus berpengaruh dan ulama Syiah, mengatakan bahwa parlemen tidak memiliki wewenang untuk membatalkan hasil pemilihan resmi.