Presiden Palestina akan tolak rencana Trump pada pertemuan PBB

James Reinl

PBB

Palestina akan berusaha memperkuat oposisi mereka terhadap rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk perdamaian Timur Tengah di Dewan Keamanan PBB dalam beberapa minggu mendatang.

Pernyataan itu disampaikan oleh Duta besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour kepada wartawan di New York, Rabu.

Mansour mengatakan Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan berpidato di depan Dewan Keamanan dalam dua minggu ke depan dan menjabarkan rancangan resolusi untuk menentang rencana perdamaian yang diungkapkan Trump pada Selasa.

Dia tidak membeberkan penjelasan rinci tentang apa yang akan muncul dalam rancangan resolusi tersebut.

Namun, Mansour mengatakan bahwa resolusi itu akan menggunakan bahasa yang kuat dan bahwa para pejabat Palestina mengharapkan penentangan yang kuat dan besar terhadap rencana Trump ini.

Pada Selasa, Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan rencana perdamaian Timur Tengah yang telah lama tertunda di Washington.

Rencana itu dengan cepat mengundang kritik dari berbagai pihak karena dianggap mendukung Israel dan menghancurkan harapan Palestina untuk mendirikan negara mereka sendiri.

Menurut Mansour, kesepakatan yang diusulkan memberi Israel keunggulan dan bukan resep untuk perdamaian atau keadilan.

“Itu tidak dapat diterima, dan mereka yang berpikir rakyat Palestina akan menguap, mereka tidak akan. Mereka yang berpikir rakyat Palestina akan berkemas dan pergi, mereka tidak akan,” kata Mansour.

Sebelumnya, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan posisi badan dunia pada perdamaian Israel-Palestina tidak berubah setelah pengumuman rencana perdamaian AS dan merujuk kembali ke resolusi Dewan Keamanan sebelumnya.

“Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap berkomitmen untuk mendukung warga Palestina dan Israel untuk menyelesaikan konflik berdasarkan resolusi PBB, hukum internasional dan perjanjian bilateral dan mewujudkan visi dua negara - Israel dan Palestina - hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan dalam berbatasan yang diakui berdasarkan garis pra-1967,” kata Dujarric dalam sebuah pernyataan.