Hassan Isilow
23 Agustus 2023•Update: 26 Agustus 2023
JOHANNESBURG
Penggunaan dolar Amerika Serikat (AS) dalam perdagangan antar negara anggota BRICS menurun seiring dengan peralihan mata uang nasional masing-masing negara, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa.
Berbicara melalui konferensi video kepada para peserta pada awal KTT BRICS yang berlangsung selama tiga hari di Johannesburg, Afrika Selatan, Putin mengatakan proses pelepasan ketergantungan terhadap dolar dalam ekonomi BRICS yang obyektif dan tidak dapat diubah kini semakin cepat.
“Tahun lalu hanya 28,7 persen. Kebetulan dalam KTT ini kita akan membahas secara rinci seluruh permasalahan terkait transisi ke mata uang nasional di semua bidang kerja sama ekonomi antara kelima negara kita,” sebut dia.
Dia mengatakan BRICS New Development Bank, sebagai alternatif lembaga keuangan Barat, mempunyai peran besar dalam upaya ini.
Pemimpin Rusia, yang menghadapi surat perintah penangkapan internasional atas dugaan kejahatan perang di Ukraina, tidak dapat menghadiri acara tersebut secara langsung.
Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, Presiden China Xi Jinping, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghadiri pertemuan puncak secara langsung.
BRICS adalah blok negara-negara berkembang yang mencakup Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
Blok ini mencakup seperempat perekonomian global, menyumbang seperlima perdagangan global, dan merupakan rumah bagi lebih dari 40 persen populasi dunia.
“Saya ingin menunjukkan bahwa negara-negara BRICS, dengan populasi 3 miliar orang, kini menyumbang hampir 26 persen PDB global,” kata Putin.
Presiden Rusia juga mengatakan negara-negara BRICS lebih unggul dari G7 dalam hal paritas daya beli, yang diperkirakan pada tahun 2023 sebesar 31,5 persen berbanding 30 persen milik G7.
Dia menambahkan bahwa selama satu dekade terakhir, investasi timbal balik di antara negara-negara BRICS telah meningkat enam kali lipat.
Putin mengatakan kerja sama antar anggota BRICS didasarkan pada prinsip kesetaraan, dukungan mitra, dan menghormati kepentingan satu sama lain.
Dia juga mengecam sanksi yang dikenakan terhadap negaranya, dan mengatakan situasi ekonomi global sangat terpengaruh oleh praktik sanksi tidak sah dan pembekuan aset negara berdaulat secara ilegal.