Duterte tak larang China ambil ikan di wilayahnya

Hayati Nupus

JAKARTA

Presiden Filipina Rodrigo Duterte tak akan melarang China mencari ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina, meski kapal negeri tirai bambu itu menenggelamkan kapal nelayannya di dekat Recto Bank awal bulan ini dan meninggalkan mereka dalam kesulitan.

Kepada wartawan, Duterte mengatakan bahwa larangan itu tak akan diberlakukan karena persahabatan kedua negara.

“Saya tidak berpikir akan melakukan itu. Mengapa? Karena kita adalah teman,” ujar Duterte di Kota Mandaluyong, lansir Philstar.

China, menurut Duterte, memiliki pandangan serupa untuk tidak menjadikan itu konfrontasi berdarah.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut, menyebutkan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi, menggunakan, melestarikan dan mengelola sumber daya alam dalam ZEE 200 mil lautnya. Recto Bank, yang dikenal secara internasional sebagai Reed Bank, berada di dalam ZEE Filipina.

Saat ini kedua negara tengah menyelidiki insiden tenggelamnya kapal tersebut, namun sejumlah sumber menyebutkan bahwa investigasi itu juga mempertanyakan mengapa kapal China berada di ZEE Filipina.

Juru bicara kepresidenan Salvador Panelo mengatakan China tak akan terima jika ada larangan memancing karena negara tersebut mengklaim hak bersejarah atas Laut Cina Selatan.

“Mereka tak akan mengizinkannya karena sejauh yang mereka ketahui, mereka memiliki hak historis untuk itu. Kedua, jika kita mengizinkannya dengan alasan teman, maka mari berbagi sumber daya. Itu tujuan presiden, "kata Panelo dalam konferensi pers.

Namun Panelo menekankan bahwa Filipina tak mengakui klaim China atas hak bersejarah itu.

"Bukankah Presiden bertanya apa dasar mereka mengklaim seluruh Laut Cina Selatan? Hanya karena namanya Laut Cina Selatan? Kami tidak percaya itu," tambah juru bicara itu.

Panelo menekankan bahwa Duterte terbuka untuk melakukan penyelidikan bersama dan meminta pihak ketiga menginvestigasi insiden tersebut.

Dia juga mengatakan China harus merilis temuan investigasinya.

Panelo mengatakan publik harus tahu benarkah kapal yang menabrak itu milik milisi China.

“Jika itu kapal pribadi, pemerintah seharusnya tidak terlibat,” tambah dia.

Saat ini, Filipina masih menunggu jawaban China atas ajakan investigasi bersama.