Muhammad Abdullah Azzam
26 Februari 2019•Update: 28 Februari 2019
Serdar Bitmez, Hamdi Yıldız
DOHA
Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan blokade terhadap negaranya bertentangan dengan hukum internasional dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Berbicara pada sidang ke-40 Dewan HAM PBB di Jenewa, Al Thani mengatakan kini dunia telah memahami bahwa tuduhan yang menjadi alasan pendorong blokade terhadap Qatar tidak sah.
"Qatar percaya bahwa komunikasi sangat penting untuk penyelesaian yang komprehensif terhadap krisis Teluk, sebagai dasar menghormati hak-hak kedaulatan sebuah negara," tutur Al Thani.
Menlu Qatar mengatakan blokade terhadap negaranya bertentangan dengan hukum internasional dan Konvensi PBB.
Al Sani memuji upaya mediasi untuk penyelesaian krisis oleh berbagai pihak, dia menyatakan harapan bahwa upaya ini akan membawa hasil.
Al Thani mengungkapkan bahwa hak-hak pekerja di Qatar telah ditingkatkan dan peraturan tinggal permanen telah diberlakukan.
Menlu Al Thani mengatakan Qatar tengah memberikan dukungan keuangan kepada lembaga dana kemanusiaan PBB.
Selain itu, Al Thani mengumumkan dalam waktu dekat beberapa kantor perwakilan PBB akan membuka cabang-cabangnya di Doha.
