Maria Elisa Hospita
17 Juni 2019•Update: 18 Juni 2019
Sena Guler
ANKARA
Republik Turki Siprus Utara (TRNC) mengecam deklarasi KTT Uni Eropa dan menyebut blok itu "tak adil" terhadap masalah Siprus.
"Negara-negara UE sekali lagi telah membuat keputusan yang menunjukkan bahwa mereka tidak bisa adil terkait masalah Siprus, dan Siprus Turki seharusnya tidak mempercayakan keamanan maupun perlindungan hak-hak ke mereka," tegas Perdana Menteri Siprus Turki Ersin Tata seperti dilansir oleh Badan Siprus Turki (TAK).
Kementerian Luar Negeri Turki juga menyebut deklarasi bersama KTT Uni Eropa Selatan ke-6 di Malta yang digelar pada Jumat - dihadiri oleh Prancis, Italia, Spanyol, Malta, Portugal, Yunani, dan Siprus Yunani - tentang isu Aegea, Mediterania Timur, dan Siprus "bertentangan dengan hukum internasional".
Menurut Tatar, pernyataan tentang Siprus lebih memihak warga Yunani dan pihak-pihak yang mengambil keputusan tidak menginginkan rekonsiliasi di pulau itu.
Dia menegaskan bahwa orang-orang Siprus Turki juga tinggal di pulau itu dan mereka memiliki hak yang sama persis dengan tetangga mereka di Siprus Yunani.
Tatar juga menekankan bahwa resolusi hanya dapat dicapai ketika realitas pulau tak lagi diabaikan.
Pada 1974, pasca upaya aneksasi Siprus oleh Yunani, Ankara melakukan intervensi sebagai penjamin. Kemudian, pada 1983, Republik Turki Siprus Utara pun didirikan.
Berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik telah dilakukan selama beberapa dekade, tetapi semuanya tak kunjung berhasil.
Upaya terbaru dilakukan pada 2017, di mana negara-negara penjamin - Turki, Yunani, dan Inggris - berunding di Swiss.
