Maria Elisa Hospita
26 November 2019•Update: 26 November 2019
Bayram Altug
JENEWA
Pertemuan Komite Konstitusi Suriah kembali tertunda karena delegasi rezim meninggalkan meja perundingan itu pada Senin, di hari pertama negosiasi putaran kedua.
Delegasi rezim mengusulkan tiga agenda baru sebelum akhirnya pergi karena usulannya ditolak oleh representatif LSM lokal.
Komite Konstitusi Suriah - yang terdiri dari oposisi, masyarakat sipil, dan pejabat rezim - mulai bekerja sejak 20 November di bawah pengawasan PBB di Jenewa.
Komite tersebut diberi mandat untuk mempersiapkan dan merancang reformasi konstitusi yang membuka jalan bagi penyelesaian krisis politik di Suriah.
"Tidak ada kesepakatan tentang program ini," kata juru bicara oposisi Yahya Al-Aridi.
Menurut Aridi, delegasi rezim ingin membahas perang terorisme, mencabut sanksi, dan mengutuk operasi Turki di Suriah Utara.
Dia mengatakan operasi itu sudah tercantum dalam Perjanjian Adana yang ditandatangani oleh Turki dan Suriah pada 1998.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mempertahankan perjanjian tersebut agar pasukan Turki dapat melancarkan operasi di dalam wilayah Suriah yang dekat dengan perbatasan Turki.
"Apa yang dipaparkan [oleh rezim] hanyalah sesuatu yang bersifat politis," tambah jubir itu.
Aridi menambahkan bahwa serangan rezim di Idlib, Suriah, kemungkinan hanya bertujuan merusak upaya-upaya Komite Konstitusi.
Suriah telah didera perang sipil sejak awal 2011, ketika rezim Bashar al-Assad menyerang kelompok pro-demokrasi dengan brutal.
Sejak itu, lebih dari lima juta warga sipil meninggalkan negara itu.
*Fatih Hafiz Mehmet di Ankara turut berkontribusi dalam laporan ini