Rusia kecam keputusan AS terkait permukiman ilegal Israel

Elena Teslova

MOSKOW

Kementerian Luar Negeri Rusia pada Selasa mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) yang melegitimasi pemukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat yang diduduki.

Langkah AS itu merusak upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina dan akan meningkatkan ketegangan di Timur Tengah, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, yang diterbitkan di website resminya.

"Kami melihat keputusan Washington ini sebagai langkah lain yang bertujuan menghapus batasan hukum internasional untuk penyelesaian masalah Timur Tengah, yang mana tindakan itu akan memperburuk situasi yang sudah tegang dalam hubungan Palestina-Israel," ujar kementerian itu.

Moskow menegaskan pihaknya patuh terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, yang menurutnya pendirian permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki kekuatan hukum atau ilegal, lanjut kementerian itu.

"Ini merupakan pelanggaran hukum internasional dan salah satu hambatan utama untuk mencapai penyelesaian Palestina-Israel berdasarkan prinsip dua negara, serta pembentukan perdamaian yang adil, abadi dan komprehensif di Timur Tengah," tukas kementerian Rusia itu.

Moskow juga menyerukan Israel dan Palestina untuk menahan diri dari langkah-langkah yang dapat meningkatkan ketegangan.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Senin mengumumkan pemerintah AS tidak lagi memandang pemukiman Israel yang dibangun di Tepi Barat sebagai ilegal.

Pompeo menyatakan bahwa pemerintahan Donald Trump mengubah kebijakan yang dibuat selama periode Barack Obama terkait permukiman Yahudi di Tepi Barat.

Dia berpendapat bahwa pendekatan AS terhadap perkembangan di Tepi Barat selama bertahun-tahun tidak berhasil untuk menciptakan perdamaian.

Menlu Pompeo mengumumkan perpindahan dari pendapat hukum Departemen Luar Negeri pada 1978 yang menyatakan bahwa pendudukan "tidak konsisten dengan hukum internasional."

Pompeo mengatakan pendapat itu tidak memajukan proses perdamaian dan Washington tidak akan lagi mengambil posisi pada legalitas mereka.

AS di bawah Presiden Donald Trump sejak 2017 telah menutup kantor diplomatik Palestina di Washington dan telah memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Israel menduduki Yerusalem dan seluruh Tepi Barat setelah Perang Enam Hari 1967 dan mulai membangun pemukiman di Tepi Barat pada tahun berikutnya.

Keputusan pemerintah Trump untuk menjauh dari Memorandum Hansell kemungkinan akan semakin menjauhkannya dari sekutu di Eropa.

Palestina menginginkan Tepi Barat - bersama dengan Jalur Gaza - sebagai daerah negara Palestina di masa depan.

Kebijakan baru AS ini juga akan semakin mengurangi kemungkinan bahwa rencana perdamaian yang telah lama dijanjikan Trump akan mendapatkan daya tarik setelah diumumkan nanti.

Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua aktivitas pembangunan permukiman Israel di sana ilegal.