Rhany Chairunissa Rufinaldo
12 April 2019•Update: 15 April 2019
Michael Hernandez
WASHINGTON
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis meminta semua pihak di Sudan untuk sepenuhnya mengendalikan diri menyusul penggulingan Presiden Omar al-Bashir.
Juru bicara Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa Guterres mengingatkan kembali harapannya agar aspirasi demokrasi rakyat Sudan dapat diwujudkan melalui proses transisi yang sesuai dan inklusif.
"Sekretaris Jenderal menegaskan kembali bahwa PBB siap untuk mendukung rakyat Sudan dalam merencanakan jalan ke depan," kata Dujarric.
Militer Sudan pada Kamis pagi mengumumkan penurunan al-Bashir - yang telah memerintah Sudan sejak 1989 - dan penetapan fase transisi selama dua tahun.
Menteri Pertahanan Awad ibn Auf juga mengumumkan bahwa pemberlakuan jam malam akan berlangsung selama satu bulan, bersamaan dengan keadaan darurat nasional selama tiga bulan ke depan.
Ibn Auf juga mengumumkan penangguhan Konstitusi 2005 Sudan dan pembubaran kepresidenan, parlemen dan dewan menteri.
Dia mengatakan dewan militer akan dibentuk untuk menjalankan urusan negara selama fase interim pasca-Bashir.
Partai oposisi Sudan dan asosiasi profesional menyuarakan penolakan total atas apa yang mereka sebut sebagai kudeta militer.
Al-Bashir berkuasa setelah memimpin kudeta militer 1989 terhadap pemerintah Perdana Menteri Sadiq al-Mahdi, ayah tokoh oposisi Maryam al-Mahdi, yang terpilih secara demokratis.
Dalam sebuah pernyataan susulan, Asosiasi Profesional Sudan, yang memimpin protes terhadap al-Bashir, mendesak anggota militer Sudan untuk mewaspadai adanya upaya negara di dalam negara untuk mencuri revolusi.
"Kami menyerukan semua perwira dan prajurit tentara Sudan ... untuk berdiri bersama orang-orang melawan upaya untuk mencuri revolusi oleh penjaga lama rezim," kata pernyataan itu.