14 September 2017•Update: 14 September 2017
Canberk Yuksel
NEW YORK
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta Myanmar untuk menghentikan operasi militer atas Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, dan menyebut kekerasan yang tengah berlangsung atas kaum minoritas tersebut "sama sekali tidak dapat diterima".
"Kondisi kemanusiaan di sana sangat memprihatinkan. Saya meminta pemerintah Myanmar untuk menunda tindakan militer, menghentikan kekerasan, menegakkan supremasi hukum, dan mengakui hak pengungsi untuk kembali," kata Guterres dalam konferensi pers di markas besar PBB, di New York.
Menyusul pernyataan Guterres, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah pernyataan untuk menyampaikan keprihatinannya mengenai situasi di Rakhine, dan mengutuk keras kekerasan yang memicu keluarnya ratusan ribu jiwa dari negara tersebut.
Anggota dewan meminta untuk mengakhiri kekerasan di Rakhine sesegera mungkin, de-eskalasi situasi, menegakkan hukum dan ketertiban, memastikan perlindungan bagi warga sipil, memulihkan kondisi sosial-ekonomi, dan menyelesaikan masalah pengungsi.
Utusan AS untuk PBB Nikki Haley lewat akun Twitter-nya mengatakan: "Anggota dewan telah satu suara meminta kekerasan terhadap warga sipil yang tidak berdosa di Rakhine untuk dihentikan".
Haley juga mengapresiasi Bangladesh yang bersedia menampung ratusan ribu pengungsi yang melarikan diri tanpa tujuan.
Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi telah membatalkan rencananya untuk menghadiri Majelis Umum PBB yang akan datang, karena pemerintahnya menghadapi tekanan internasional atas tindakan kekerasan terhadap Rohingya.
Menurut PBB, sejak 25 Agustus, lebih dari 400.000 Rohingya telah mengungsi dari Rakhine, Myanmar ke Bangladesh.
Orang-orang Muslim Rohingya melarikan diri dari operasi militer yang dilancarkan oleh pasukan keamanan dan umat Buddha yang membunuh, menjarah rumah, dan membakar desa-desa mereka. Menurut pemerintah Bangladesh, sekitar 3.000 jiwa tewas dalam operasi tersebut.
PBB menyebut kaum Rohingya sebagai kaum yang paling teraniaya di dunia, yang telah menderita akibat sejumlah serangan sejak kekerasan komunal terjadi pada 2012 yang menewaskan puluhan jiwa