Adel Abdelrheem Humaida Elfadol, Gulsen Topcu dan Omer Erdem
KHARTOUM
Dewan militer dan aliansi oposisi di Sudan sepakat membentuk badan baru untuk menjalankan pemerintahan hingga pemilihan umum berikutnya.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan pada Sabtu antara Dewan Transisi Militer (MTC) yang berkuasa dan Freedom and Changes Forces, sebuah payung organisasi kelompok oposisi.
Seorang tokoh oposisi yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa dewan baru akan mencakup warga sipil dan pejabat militer untuk mengelola periode transisi.
Setelah menggulingkan Presiden Omar al-Bashir pada 11 Maret lewat demonstrasi rakyat berbulan-bulan, MTC sekarang mengawasi "masa transisi" selama dua tahun dan berjanji untuk mengadakan pemilihan presiden.
Namun kelompok oposisi dan pengunjuk rasa terus melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut dewan militer menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.
Para pemrotes pada Sabtu berunjuk rasa pada pertemuan Partai Kongres Populer dari pemimpin oposisi Hassan al-Turabi dan menyebabkan 65 anggota partai cedera di ibukota Khartoum.
Sementara itu, oposisi Sudan telah menolak langkah Uni Afrika untuk memberikan batas waktu tiga bulan kepada dewan militer untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil
"Sudan tidak membutuhkan rekomendasi dari Uni Afrika," kata Sadiq al-Mahdi, kepala Partai Umma Nasional.
Berbicara dalam konferensi pers di Khartoum, al-Mahdi meminta MTC "untuk bertindak dengan kebijaksanaan, bukan ketegangan."
“Kami berharap otoritas sipil di masa transisi akan menyelenggarakan konferensi nasional, ekonomi, dan internasional,” tambahnya.
Al-Mahdi menekankan bahwa masa transisi harus mengikuti pemilihan umum yang bebas.
Ditulis oleh Erdogan Cagatay Zontur
