Trump kecam Rusia, Iran karena bantu rezim Suriah

Michael Hernandez

WASHINGTON

Presiden AS Donald Trump mencerca Rusia dan Iran karena memperkuat rezim Suriah pada Rabu, mengatakan bahwa sekutu-sekutu Bashar al-Assad telah membantunya melakukan "penjagalan".

Trump menyatakan komentarnya ini ketika berbicara di sesi Dewan Keamanan PBB yang mendiskusikan non-proliferasi senjata pemusnah massal.

Presiden lantas berterima kasih kepada Turki karena telah membantu menghindari kekerasan rezim di Provinsi Idlib, di barat daya Suriah.

"Tangkapi para teroris, namun saya berharap pembatasan ini berlanjut. Dunia mengawasi," ujar dia. "Terima kasih untuk Turki karena membantu menegosiasikan penahanan ini. Apa yang Amerika Serikat bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah ini untuk menyelamatkan ratusan bahkan ribuan nyawa, mungkin bahkan lebih, kami akan dan bisa membantu. Kami bersedia untuk membantu."

Idlib, yang sebagian besar wilayahnya dikuasai Tentara Pembebasan Suriah (FSA), terletak di seberang perbatasan Provinsi Hatay, Turki.

Wilayah di barat daya Suriah ini diketahui sebagai wilayah oposisi terakhir di negara tersebut. Bagian timur, barat dan selatan Idlib masih dikuasai oleh militan yang didukung oleh Iran, dengan 60.000 di antaranya dikirim ke sekitar Idlib.

Meski pihak oposisi moderat memiliki lebih dari 70.000 pejuangnya di wilayah tersebut, Hayat Tahrir al-Sham dan kelompok-kelompok pemberontak lain yang dianggap sebagai organisasi teroris memiliki sekitar 20.000 orang di lapangan.

Trump terus memojokkan kesepakatan nuklir 2015 yang ditandatangani oleh negara-negara kuat dunia, termasuk AS, bersama Iran. Kesepakatan ini memberikan pelepasan sanksi senilai jutaan dolar untuk Teheran, ditukar dengan kesediaan mereka menunda dan memeriksa program nuklir mereka.

Trump berkata keuntungan ekonomi Aksi Rencana Comprehensif (Joint Comprehensive Plan of Action's/JCPOA) adalah bak durian runtuh bagi Teheran, karena pemerintah Iran "sangat membutuhkannya". Trump juga meminta Dewan Keamanan bergabung dengan AS untuk menekan Iran setelah AS kembali menjatuhkan sanksi-sanksi ekonomi pada 4 November.

Washington akan melanjutkan memberi sanksi "lebih keras" setelah tanggal tersebut "untuk melawan dengan kekuatan penuh tindakan Iran yang keluar batas," ujar dia.

"Individu atau entitas yang gagal mengikuti sanksi ini akan menghadapi konsekuensi parah," dia memperingatkan. "Saya meminta anggota Dewan Keamanan untuk bekerja bersama Amerika Serikat untuk memastikan rezim Iran mengubah perilakunya, dan tidak pernah membuat bom nuklir."

Presiden AS secara sepihak menarik negaranya dari perjanjian nuklir pada Mei, meski enam pihak lainnya -- Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, China dan Iran -- menolak keras keputusan itu.

Semua negara tersebut memilih tetap menjalankan kesepakatan yang pada rapat Dewan Keamanan pada Rabu dikatakan tetap penting untuk memastikan agar Iran tidak memproduksi senjata nuklir.

"JCPOA tidak sempurna, namun ini adalah langkah penting ke arah itu," kata Presiden Prancis Emmanuel Macron. "Krisis kepercayaan diri yang serius dibuka oleh penjatuhan sanksi ekstrateritorial kembali oleh Amerika Serikat, namun Teheran terus patuh pada tuntutan yang ada dalam kesepakatan itu."

Komentar Macron ini kemudian diamini oleh Perdana Menteri Inggris Theresa May, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

"Penarikan sepihak Amerika Serikat dari kesepakatan ini menciptakan ancaman serius untuk nonproliferasi rezim Suriah, lebih-lebih, seperti yang dikatakan oleh banyak pihak, Teheran tetap melaksanakan komitmennya dengan JCPOA, dan ini merupakan sesuatu yang selalu dikonfirmasi oleh IAEA," kata Lavrov.

Dia merujuk pada International Atomic Energy Agency, yang diberi mandat untuk memonitor pelaksanaan kesepakatan ini.

Keenam pihak yang tetap berada dalam kesepakatan itu mengumumkan pada Senin soal dibuatnya "Kendaraan Khusus" yang bertujuan untuk memfasilitasi transaksi finansial dengan Iran yang diperbolehkan di bawak pakta nuklir tersebut, sehingga menyulut kekesalan Washington.

Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Federica Mogherini berkata sistem yang dibuat oleh negara-negara anggota UE itu akan mengizinkan "perusahaan-perusahaan Eropa untuk terus melakukan perdagangan dengan Iran" dan berkata bahwa sistem itu "bisa terbuka untuk negara-negara lain di dunia."

Sistem ini membuat sanksi tambahan AS diragukan imbasnya kepada perekonomian Iran.