Maria Elisa Hospita
13 Februari 2018•Update: 14 Februari 2018
Yamna Salimi
TUNIS
Tunisia telah menolak usulan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk mengizinkan pejabat NATO menggunakan pusat komando militer Tunisia.
Menurut Menteri Pertahanan Tunisia Abdul Karim al-Zubaidi, NATO menawarkan EUR3 juta sebagai imbalan untuk pemberian akses untuk pejabat-pejabat NATO ke fasilitas militer yang akan dibangun di Tunisia.
Dalam pertemuan komite keamanan parlemen, al-Zubaidi mengatakan bahwa kementerian pertahanan saat ini tengah mengupayakan pembangunan sebuah pusat komando gabungan untuk koordinasi kekuatan udara, darat, dan laut Tunisia.
"Pusat komando, yang sementara ini belum ditentukan lokasinya, juga akan berfungsi untuk memastikan keamanan perbatasan dan membantu perang melawan terorisme," jelas al-Zubaidi.
Dia menegaskan bahwa "tidak ada orang dari luar wilayah militer Tunisia" yang akan mendapat akses masuk ke pusat komando.
Al-Zubaidi juga mengungkapkan adanya ancaman terus-menerus dari kelompok teroris, baik di wilayah Tunisa dan negara-negara tetangga seperti Libya dan Aljazair.
Dalam beberapa tahun terakhir, Tunisia telah didera serangan teror yang telah menewaskan puluhan jiwa, termasuk anggota pasukan keamanan dan wisatawan asing.
