12 Juli 2017•Update: 13 Juli 2017
Fatih Hafiz Mehmet
ANKARA
Turki menanggapi komentar oleh menteri luar negeri Yunani tentang Konferensi Siprus yang diadakan di Crans-Montana
Dalam pernyataan tertulis Rabu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Huseyin Muftuoglu mengatakan Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Kotzias awal pekan ini menuduh Turki bersikap tanpa kompromi selama Konferensi Siprus berlangsung.
Muftuoglu mengatakan ucapan Kotzias "sama sekali tidak dapat diterima" dan merupakan tuduhan tidak berdasar dan melibatkan diri dengan permainan saling menyalahkan.
"Mereka yang tahu bahwa pendekatan mereka tidak konstruktif dan sepenuhnya tanpa semangat kompromi, cenderung menyuarakan tuduhan yang tidak berdasar dan tidak benar sehingga dapat menyalahkan orang-orang yang menunjukkan itikad baik dan konstruktif, bertentangan dengan diri mereka sendiri,"
"Sebagai orang yang bertanggung jawab atas tidak ketidakmampuan Konferensi Siprus untuk untuk menghasilkan keputusan yang baik di Jenewa atau di Crans-Montana, upaya Menteri Luar Negeri Yunani Kotzias untuk menyalahkan Turki sebenarnya adalah cara untuk menyamarkan fakta bahwa negosiasi telah gagal karena kurangnya niat baik dan kemauan politik dari pihak negaranya dan pihak Siprus Yunani, "katanya.
"Kami mengharapkan Menteri Kotzias, yang tidak melakukan upaya apapun untuk mencapai kesimpulan Konferensi yang positif, setidaknya beliau harus bertindak secara bertanggung jawab mulai sekarang."
Perundingan untuk menyatukan kembali pulau Siprus berakhir dengan kegagalan.
Perwakilan dari Uni Eropa, Siprus Turki dan Yunani, dan negara-negara penjamin Turki, Yunani dan Inggris, berpartisipasi dalam diskusi yang dimulai pada akhir bulan lalu untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
PBB berusaha menemukan jalan damai damai untuk menyatukan Siprus di bawah payung federal yang juga bisa menentukan masa depan hubungan Eropa dengan Turki, pemain kunci dalam konflik tersebut.
Pulau Mediterania Timur telah terbagi sejak 1974, ketika sebuah kudeta Siprus Yunani diikuti oleh kekerasan terhadap orang-orang Turki di pulau itu, dan intervensi Ankara sebagai kekuatan penjamin.
