Turki kecam Uni Eropa atas sanksi terhadap perusahaan maritim Turki

Faruk Zorlu

ANKARA

Turki mengecam keputusan Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi pada perusahaan maritim Turki.

"Kami tak mengakui langkah yang menambahkan perusahaan maritim kami ke daftar sanksi terkait masalah Libya dalam pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa," kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan.

Sangat disayangkan bahwa keputusan yang salah seperti itu diambil ketika upaya damai sedang dilakukan untuk mengurangi ketegangan di Mediterania Timur, tambah pernyataan itu.

Operasi Irini Uni Eropa mendukung jenderal pemberontak di Libya Khalifa Haftar dan menghukum Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui PBB.

Operasi militer, yang disetujui oleh para menteri luar negeri Uni Eropa pada 31 Maret tahun ini, beroperasi di udara, laut, dan satelit untuk memastikan bahwa semua negara menghormati embargo senjata kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Libya.

“Meski bantuan yang diberikan oleh negara kita kepada pemerintah yang sah digambarkan sebagai pelanggaran embargo, mengabaikan negara dan perusahaan yang mengirim senjata ke pemberontak Haftar melalui darat dan udara, terutama Uni Emirat Arab (UEA), merupakan indikator sikap bias Uni Eropa,” kata kementerian itu.

Turki menekankan jika UE menginginkan keamanan dan stabilitas di kawasan itu, mereka harus meninggalkan sikap bias ini dan bekerja sama dengan Turki.

Meski operasi tersebut bertujuan untuk menegakkan embargo senjata PBB untuk pihak yang bertikai di Libya, operasi itu berfokus pada kegiatan maritim di Mediterania, sementara pihak Haftar - musuh pemerintah Libya yang sah - terus menerima senjata dan amunisi terutama melalui udara dan darat, menurut pernyataan dari Perdana Menteri Libya Fayez al-Sarraj.

Libya dilanda perang saudara sejak penggulingan almarhum penguasa Muammar Gaddafi pada 2011.

Pemerintahan baru Libya didirikan pada 2015 di bawah perjanjian yang dipimpin PBB, tetapi upaya penyelesaian politik jangka panjang gagal karena serangan militer oleh pasukan Haftar.

PBB mengakui pemerintah Libya yang dipimpin oleh al-Sarraj sebagai otoritas sah negara itu.

Pemerintah sah Libya telah diserang oleh pasukan Haftar sejak April lalu, dan lebih dari 1.000 orang telah tewas dalam kekerasan itu.

Haftar mendapat dukungan dari Uni Emirat Arab, Mesir, dan Rusia, sementara pemerintah yang diakui PBB didukung oleh Turki.