UEFA mengutuk intervensi militer Rusia di Ukraina

UEFA mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka “berbagi keprihatinan komunitas internasional untuk situasi keamanan yang berkembang di Eropa.”

"Sebagai badan pengatur sepak bola Eropa, UEFA bekerja tanpa lelah untuk mengembangkan dan mempromosikan sepak bola sesuai dengan nilai-nilai umum Eropa seperti perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dalam semangat Piagam Olimpiade," bunyi pernyataan tersebut.

“Kami tetap teguh dalam solidaritas kami dengan komunitas sepak bola di Ukraina dan siap untuk mengulurkan tangan kami kepada rakyat Ukraina.”

UEFA mengatakan pihaknya "menangani situasi ini dengan sangat serius dan mendesak."

Presiden UEFA Aleksander Ceferin pada Kamis mengadakan pertemuan luar biasa Komite Eksekutif UEFA.

"Keputusan akan diambil oleh Komite Eksekutif UEFA dan diumumkan pada Jumat," tambah pernyataan itu.

“Revolusi Maidan” pada Februari 2014 di Ukraina menyebabkan mantan Presiden Viktor Yanukovych melarikan diri dari negara itu dan pemerintah pro-Barat berkuasa di Ukraina.

Perkembangan itu diikuti pencaplokan wilayah Krimea oleh Rusia secara ilegal dan kelompok separatis di sana mendeklarasikan kemerdekaan di wilayah Donetsk dan Luhansk di Donbas di timur Ukraina, yang keduanya memiliki populasi etnis Rusia yang besar.

Ketika bentrokan meletus antara pasukan separatis yang didukung Rusia dan tentara Ukraina, perjanjian Minsk 2014 dan 2015 ditandatangani di Moskow setelah intervensi kekuatan Barat.

Konflik di sana berlangsung selama bertahun-tahun dengan pelanggaran gencatan senjata terus-menerus. Sekitar 14.000 orang tewas dalam konflik di Ukraina timur hingga Februari 2022.

Ketegangan mulai meningkat akhir tahun lalu ketika Ukraina, AS dan sekutunya menuduh Rusia mengumpulkan puluhan ribu tentara di perbatasan Ukraina.

Mereka mengklaim Rusia sedang bersiap untuk menyerang tetangga baratnya Ukraina, tuduhan yang secara konsisten ditolak oleh Moskow.

Menantang ancaman sanksi oleh Barat, Moskow secara resmi mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka, diikuti dengan dimulainya operasi militer di Ukraina pada Kamis 24 Februari.

Putin mengatakan operasi itu bertujuan untuk melindungi orang-orang yang “menjadi sasaran genosida” oleh Kyiv dan “demiliterisasi dan denazifikasi” Ukraina, sambil menyerukan tentara Ukraina untuk meletakkan senjatanya.