Umar Idrıs
21 Januari 2020•Update: 22 Januari 2020
ISTANBUL
Perdana Menteri Libya Fayez al-Sarraj mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Al-Jazeera bahwa ia tidak akan duduk dengan Jenderal Khalifa Haftar lagi, dan berharap negara pendukung Haftar akan meninjau kembali keputusannya.
Dalam bagian dari wawancara yang disiarkan pada hari Selasa, Al-sarraj menekankan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, mengganggu Libya dengan mendukung Haftar.
al-Sarraj menambahkan, Uni Emirat Arab (UEA) tidak memiliki perbatasan langsung dengan Libya, sehingga "menimbulkan pertanyaan apa tujuan campur tangan di Libya."
Al-Sarraj juga mempertanyakan alasan mengapa UEA membangun pangkalan militer di wilayah Libya.
Perdana menteri itu juga menekankan dia akan menghormati seruan konferensi Berlin untuk melakukan gencatan senjata dan memulai pembicaraan politik, tetapi dia tidak akan duduk dengan Haftar lagi.
Pada hari Minggu, Kanselir Jerman Angela Merkel dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bersama-sama menjadi tuan rumah Konferensi Libya di Berlin, pertemuan yang digagas untuk mencari komitmen yang lebih kuat dari kekuatan dunia dan aktor-aktor regional untuk tidak campur tangan di Libya dan dengan tulus mendukung gencatan senjata dan mematuhi Embargo senjata PBB.
Mengenai masalah produksi minyak, Al-Sarraj mengatakan Libya akan menghadapi situasi bencana jika pasukan Haftar terus memblokir ladang minyak dan berharap kekuatan asing akan menekan Haftar untuk membuka kembali pelabuhan minyak dengan segera.
Pada 12 Januari, pihak-pihak yang berkonflik di Libya mengumumkan gencatan senjata sebagai tanggapan atas seruan bersama oleh para pemimpin Turki dan Rusia. Namun, pembicaraan untuk melakukan gencatan senjata permanen berakhir tanpa kesepakatan setelah Haftar meninggalkan Moskow tanpa menandatangani kesepakatan.
Lalu pada hari Minggu, Haftar diterima di Berlin untuk menunjuk anggotanya ke komisi militer yang diusulkan PBB dengan lima anggota dari masing-masing pihak untuk memantau implementasi gencatan senjata.
Sejak penguasa Muammar Gaddafi terguling pada 2011, dua kursi kekuasaan telah muncul di Libya: panglima perang Khalifa Haftar di Libya timur, dengan dukungan utama dari Mesir dan UEA, dan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) di Tripoli, yang mendapatkan pengakuan PBB dan komunitas internasional.
*Bassel Ibrahim berkontribusi dalam tulisan ini dari Ankara
