Ekip
21 April 2021•Update: 21 April 2021
Oliver Towfigh Nia
BERLIN
Pembicaraan antara Iran, Amerika Serikat dan empat kekuatan dunia yang bertujuan memulihkan perjanjian nuklir 2015 akan diadakan kembali minggu depan.
"Kemajuan telah dicapai selama dua minggu terakhir. Tetapi dibutuhkan lebih banyak kerja keras. Kelompok ahli ketiga dibentuk untuk mengatasi masalah pengurutan," kata Enrique Mora, wakil sekretaris jenderal Layanan Tindakan Eksternal Eropa, Selasa.
Mora menegaskan bahwa diplomasi hanyalah jalan ke depan bagi Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) untuk mengatasi tantangan yang sedang berlangsung.
JCPOA adalah perjanjian nuklir 2015 yang disahkan di Wina oleh lima kekuatan dunia (AS, Inggris, Rusia, China, dan Prancis) bersama Jerman dan Iran.
Keenam negara terus membahas cara-cara untuk menghidupkan kembali kesepakatan, yang secara sepihak ditinggalkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Mei 2018.
Delegasi AS tidak berpartisipasi dalam pertemuan dengan kekuatan dunia lainnya karena Teheran menolak untuk bernegosiasi langsung dengan Washington sampai sanksi dicabut.
Mikhail Ulyanov, duta besar Rusia untuk Badan Energi Atom Internasional, juga menyoroti kemajuan dalam pembicaraan itu.
"Mengingat kemajuan yang dibuat dalam pembicaraan Wina sejauh ini, Komisi Gabungan JCPOA memutuskan untuk membentuk kelompok kerja ketiga untuk menangani kemungkinan urutan langkah-langkah praktis yang mengarah pada pemulihan penuh kesepakatan nuklir Iran," ungkap Ulyanov.
Terlepas dari perkembangan positif terbaru, kepala tim negosiasi Iran memperingatkan terhadap apa yang disebutnya "tuntutan berlebihan" AS.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan lewat Twitter bahwa sementara pembicaraan bergerak maju, negaranya siap untuk meninggalkan negosiasi jika mengarah ke tuntutan AS yang berlebihan, menghabiskan waktu, atau tawar-menawar yang tidak rasional.
Di bawah perjanjian tersebut, Teheran berjanji untuk membatasi aktivitas nuklirnya untuk tujuan sipil dan sebagai gantinya, negara-negara barat akan setuju untuk mencabut sanksi ekonomi mereka terhadap Iran.
Namun pada 2018, pemerintahan Trump menarik diri dari perjanjian tersebut sebagai bagian dari apa yang disebutnya "kebijakan tekanan maksimal" dan memberlakukan kembali sanksi keras terhadap Iran, yang mendorong Teheran untuk berhenti mematuhi perjanjian tersebut.
