Rhany Chaırunıssa Rufınaldo
18 Februari 2020•Update: 18 Februari 2020
Agnes Szucs
BRUSSELS
Negara-negara Uni Eropa sepakat untuk memulai misi angkatan laut baru di Mediterania guna memantau embargo senjata PBB terhadap Libya.
Keputusan itu diumumkan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Senin.
Misi baru itu akan beroperasi di udara, laut dan melalui satelit untuk memastikan semua negara menghormati larangan penyediaan senjata bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Libya.
Dimulainya misi ini juga berarti akhir dari Operasi Sophia, yang diluncurkan pada 2015 untuk memblokir migrasi ilegal di Laut Mediterania.
"Operasi baru hanya akan memantau pantai timur negara Afrika yang sangat penting untuk pasokan senjata," kata Borrell.
Dia menambahkan bahwa misi itu akan berkonsentrasi pada penegakan embargo senjata sambil memerangi kejahatan terorganisir dari penyelundup manusia dan melatih penjaga pantai serta angkatan laut Libya.
“Kami berhasil mencapai kesepakatan politik yang saya pikir tidak mungkin. Tetapi ketika ada kemauan politik, tidak ada yang mustahil,” ujar Borell.
Dia merujuk pada fakta bahwa beberapa negara anggota menentang misi tersebut, dengan alasan bahwa kehadiran angkatan laut Uni Eropa akan mendorong penyelundupan manusia dan migrasi ilegal.
"Hongaria, Austria dan Italia hampir memveto kesimpulan itu," kata Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto kepada pers setelah pertemuan.
Menurut Szijjarto, pada akhirnya, negara-negara tersebut diberi jaminan bahwa misi akan segera ditangguhkan jika ternyata menjadi faktor penarik migrasi ilegal.
Kedua pemimpin menekankan bahwa menteri luar negeri Uni Eropa hanya meletakkan dasar misi dengan keputusan politik ini.
Para diplomat Eropa akan bernegosiasi tentang rincian konkret dalam beberapa bulan mendatang.
"Saya mengharapkan debat serius," tambah menteri Hongaria itu.